Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memicu standar baru dalam industri kuliner lokal dengan menegaskan bahwa sertifikat halal kini bukan lagi sekadar label keagamaan, melainkan syarat mutlak perlindungan konsumen dan paspor bagi produk lokal untuk menembus pasar internasional. Hal ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha bahwa transparansi bahan baku adalah kunci utama kepercayaan publik di era modern.
Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Jumat (9/1/2026). Mahyeldi menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kejelasan status halal sebuah produk adalah jaminan mutu yang tidak bisa ditawar.
Bukan Sekadar Label, Tapi Strategi Branding
Mahyeldi memandang sertifikasi halal sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan label halal yang resmi, produk UMKM asal Sumatera Barat memiliki posisi tawar yang setara dengan produk manufaktur besar di rak-rak supermarket nasional maupun pasar global.
“Setiap produk yang dikonsumsi masyarakat harus jelas kehalalannya. Sertifikat halal adalah jaminan mutu dan kepercayaan,” ujar Mahyeldi.
Lebih jauh, ia memproyeksikan transformasi kawasan publik seperti bandara, stasiun, terminal, hingga destinasi wisata menjadi Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat. Langkah out of the box ini bertujuan untuk memperkuat citra Sumatera Barat sebagai destinasi wisata religi dan kuliner unggulan yang memberikan rasa aman total bagi setiap pengunjung.
Target 32 Ribu Sertifikat Gratis di 2026
Kabar baik bagi para pelaku usaha, pemerintah tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Kepala BPJPH Sumbar, Ikrar Abdi, mengungkapkan bahwa program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) 2026 telah menyiapkan kuota sebanyak 32.601 sertifikat khusus untuk pelaku UMK di Sumatera Barat.
Target ambisius ini diharapkan rampung sebelum Oktober 2026. Program ini menjadi peluang emas bagi pengusaha kecil untuk melakukan upgrade kualitas produk tanpa terbebani biaya administratif. Pemprov Sumbar berkomitmen memberikan pendampingan teknis agar proses birokrasi tidak menjadi penghalang bagi inovasi produk lokal.
Dengan dorongan ini, Sumatera Barat bersiap melakukan akselerasi ekonomi melalui ekosistem halal yang terintegrasi, menjadikan kehalalan sebagai standar hidup sehat yang universal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.