Jakarta[DESA MERDEKA] – Sebuah kabar mengejutkan datang dari dapur kebijakan logistik nasional. Di saat Presiden Prabowo Subianto gencar menyuarakan kedaulatan ekonomi melalui “Asta Cita”, rencana pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit mobil dari India justru memicu polemik panas. Langkah ini dianggap sebagai “lelucon yang tidak lucu” bagi industri otomotif dalam negeri yang sedang berjuang melawan lesunya daya beli.
Rencana pengadaan mobil jenis pick-up dan truk untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini ditaksir menelan anggaran hingga triliunan rupiah. Namun, nilai fantastis tersebut bukannya mengalir ke pabrik-pabrik di Bekasi atau Karawang, melainkan dikhawatirkan justru menjadi “uang jajan” bagi tenaga kerja asing di luar negeri.
Melanggar Pakem Asta Cita
Rachmat Gobel, Anggota Komisi VI DPR RI, menjadi sosok yang paling vokal mengkritik kebijakan ini. Menurutnya, mengimpor kendaraan dalam jumlah masif menggunakan dana negara adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap misi pemerintahan saat ini. Ia mengingatkan bahwa Asta Cita—khususnya poin ketiga dan kelima—dengan tegas mewajibkan peningkatan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hilirisasi industri.
“Dari setiap produk yang kita beli, berarti kita membeli jam kerja orang yang ada di balik produk tersebut. Apakah kita sedang membiayai rakyat sendiri atau sedang memberi jajan rakyat negara lain?” cetus Gobel dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
Sentilan untuk “Sumitronomics”
Gobel juga menyoroti pentingnya para menteri memahami doktrin Sumitronomics—pemikiran ayahanda Presiden Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo. Doktrin ini meyakini bahwa negara harus mengarahkan investasi untuk melindungi industri dalam negeri, bukan sekadar menyerahkannya pada mekanisme pasar global.
Kekecewaan ini kian mendalam mengingat industri otomotif Indonesia sebenarnya sedang butuh “oksigen”. Data penjualan mobil tahun 2025 tercatat turun 7,2% dibanding tahun sebelumnya. Dengan menyerap produk lokal, pemerintah seharusnya bisa menyelamatkan ribuan tenaga kerja, terutama lulusan SMK dan vokasi yang selama ini menjadi tulang punggung industri manufaktur.
Pindad dan UMKM yang Terabaikan
Selain dampak tenaga kerja, kebijakan impor ini dinilai mengabaikan potensi PT Pindad yang sudah mulai memproduksi kendaraan sendiri. Padahal, pengadaan mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih seharusnya menjadi momentum emas bagi Pindad untuk membuktikan taringnya di pasar domestik.
Tak hanya soal merek besar, industri otomotif lokal memiliki “pohon industri” yang sangat luas. Di bawah satu pabrik mobil, terdapat ratusan UMKM penyedia komponen yang nasibnya bergantung pada serapan pasar.
“Koperasi Desa Merah Putih itu program mulia untuk rakyat, jangan sampai berubah jadi sekadar ‘proyek’ yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Gobel.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Akankah kendaraan pengangkut logistik desa tersebut benar-benar mencerminkan semangat “Merah Putih”, atau justru menjadi simbol ketergantungan baru pada industri luar negeri?
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.