Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Masyarakat desa dan pelaku usaha di tingkat nagari sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kualitas pelayanan publik. Menyadari hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa reformasi birokrasi Sumbar bukan lagi sekadar urusan administrasi di atas kertas, melainkan sebuah gerakan refleks yang dampaknya harus meluncur deras hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Dalam kegiatan Internalisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK di ZHM Premiere Hotel Padang, Senin (12/8/2024), Mahyeldi membawa sudut pandang yang tidak biasa. Di hadapan para Pejabat Eselon II dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia menarik garis tegas antara performa kerja birokrat dengan dimensi spiritual.
“Pekerjaan ASN itu bukan sekadar melayani manusia, tapi bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Jangan main-main,” seru Mahyeldi.
Inti Perubahan: Ketika mentalitas birokrasi di tingkat OPD bergeser menjadi pelayan yang takut kepada Tuhan, maka sumbatan-sumbatan birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan desa—seperti lambatnya koordinasi program perdesaan atau minimnya transparansi—secara logis akan terkikis.
Bagi wilayah seperti Sumatera Barat yang mengakar pada nilai administrasi lokal, ASN adalah tulang punggung untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan rakyat. Oleh karena itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Fitriati, melaporkan bahwa agenda kali ini sengaja menitikberatkan peran Kepala Perangkat Daerah sebagai change leader (pemimpin perubahan) demi mengimplementasikan budaya kerja tersebut di instansi masing-masing.
Untuk menyuntikkan energi perubahan, motivator nasional Jamil Azzaini turut dihadirkan memberikan pembekalan. Momentum evaluasi birokrasi ini kian lengkap dengan diadakannya bincang buku “Hansastri (Sekda Sumbar) – Mengabdi di Ranah Minang” karya Ardinal Tanjung. Lewat catatan literasi tersebut, Mahyeldi berharap para kepala dinas ke depan mampu membukukan rekam jejak pengabdian mereka sebagai warisan motivasi bagi generasi penerus yang akan mengawal pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.