Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – DPRD Sumatera Barat akhirnya membongkar borok pengelolaan keuangan daerah dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Meski capaian makro diklaim melampaui target, kenyataan pahit di lapangan menunjukkan sejumlah program strategis justru layu sebelum berkembang, mulai dari target pendapatan yang meleset hingga proyek fisik yang gagal terlaksana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa meski pemerintahan berjalan di tengah kepungan bencana hidrometeorologi, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan pembenar atas kegagalan eksekusi program. Sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan perut rakyat—seperti pertanian, pariwisata, dan pekerjaan umum—mendapat catatan merah yang menuntut perbaikan konkret, bukan sekadar janji normatif.
Dua Tahap Bedah Kinerja
Pembahasan LKPJ ini dilakukan secara maraton melalui bedah komisi bersama OPD terkait hingga pendalaman oleh Panitia Khusus. Hasilnya telak: pengelolaan keuangan daerah dinilai belum optimal. DPRD menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target pendapatan, yang secara otomatis mengancam ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan pinggiran.
Muhidi mengingatkan pemerintah agar tindak lanjut atas rekomendasi ini dilaporkan setiap enam bulan. Hal ini bertujuan agar lubang-lubang kegagalan di tahun 2025 tidak menjadi lubang yang sama di tahun mendatang. Pengawasan ketat ini penting guna memastikan setiap rupiah pajak rakyat kembali dalam bentuk manfaat nyata, bukan sekadar tumpukan laporan di meja birokrasi.
Pengakuan Kelemahan dan Optimisme Semu
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025. Berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari masalah internal OPD hingga kendala teknis di lapangan, diklaim akan menjadi pembelajaran. Namun, optimisme pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kini diuji oleh kemampuan mereka mengeksekusi rekomendasi DPRD tersebut secara nyata.
Sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan instansi vertikal memang diharapkan menguat. Namun tanpa perbaikan mendasar pada tata kelola keuangan, visi kesejahteraan Sumatera Barat terancam hanya menjadi catatan di atas kertas. Rakyat kini menunggu: apakah rekomendasi ini akan mengubah wajah pembangunan di desa, atau hanya berakhir sebagai dokumen rutin tanpa taji.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.