Lombok Barat [DESA MERDEKA] – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun guna pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat pada Jumat (27/12/2024). “Pemerintah Prabowo akan mengeluarkan dana desa untuk infrastruktur sebesar Rp 70 triliun,” ujar Fahri.
Tidak hanya untuk infrastruktur, Prabowo juga menganggarkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk program makan siang bergizi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi masyarakat. “Dana untuk makanan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai, dan urusan pangan akan kita perkuat dengan makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan,” jelasnya.
Fahri menekankan bahwa program swasembada papan akan dimulai dari desa. Ia meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dan sanitasi dasar bagi masyarakat. “Saya mendapatkan laporan bahwa banyak orang yang rumahnya tidak memiliki sanitasi. Bagaimana mau sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang mengganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki,” tegasnya.
Meskipun pemerintahan Prabowo baru berjalan selama dua bulan tujuh hari, Fahri memastikan bahwa seluruh anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat akan mengikuti ide-ide dari pemerintah daerah dan para kontraktor. “Kalau ada ide gagasan yang baik, sampaikan kepada kami. Uangnya ada, tidak usah khawatir. Jika tidak ada ide, bisnis biasanya akan membuat rumah di atas sawah. Ide harus dimulai, kita tidak boleh tertinggal dari negara lain,” ujarnya.
Fahri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian. Ia mengingatkan bahwa mengalihfungsikan sawah menjadi perumahan dapat mengancam masa depan bangsa. “Larangan makan nasi bisa memicu konflik serius. Kita perlu mencari cara lain, seperti membangun rumah di gunung yang bagus,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa ada negara asing yang siap membantu Indonesia membangun tujuh juta rumah. Negara tersebut bahkan menyarankan agar standar rumah di Indonesia, yang biasanya bertipe 30 atau 36, diubah menjadi tipe 40 atau 50. “Mereka mau membantu, tapi ada ide tidak? Kita perlu inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Jika tidak ada ide besar, orang tidak mau kembali ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus memiliki ide yang maju. Ide adalah bisnis,” ujar Fahri.
Eks politikus PKS ini juga meminta asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan lembaga riset dalam menata kawasan kumuh. “Tolong riset dan buat inovasi. Tidak ada artinya Anda menjadi pengembang kelas premium atau kelas menengah. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia yang lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi,” tegasnya.
Fahri menantang para pengembang untuk menciptakan solusi kreatif. “Kalau tidak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Saya tantang pengembang untuk membuat ide yang baik. Duitnya ada,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.