Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Desa: Benarkah Sawah Terancam?

Jakarta [DESA MERDEKA] – Angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sekilas membawa angin segar. Angka ini bahkan diklaim sebagai yang tertinggi sejak tahun 2012 di luar masa pandemi. Namun, di balik kemilau angka tersebut, para ekonom justru melihat adanya kerentanan struktural yang berbahaya. Jika ditelisik lebih dalam dari sudut pandang berlawanan, angka yang tinggi ini justru menyimpan bom waktu yang siap mengancam stabilitas pangan dan kesejahteraan para petani di pedesaan Indonesia.

Dalam diskusi terbuka bertajuk “5,61%: Tumbuh Tapi Rapuh” yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Jakarta, keabsahan angka tersebut mulai dipertanyakan. Para pakar melihat ada inkonsistensi data internal yang nyata. Salah satunya adalah anomali di mana sektor manufaktur diklaim tumbuh sebesar 5,04 persen, tetapi di saat yang sama sektor listrik justru mengalami kontraksi minus 0,99 persen. Secara logika, pabrik yang beroperasi intensif mustahil berjalan tanpa pasokan energi listrik yang memadai. Jika kejanggalan ini dikoreksi, pertumbuhan riil Indonesia diprediksi hanya berada di angka 4,4 persen hingga 5,2 persen saja.

Lantas, apa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap desa dari balik perdebatan angka-angka makro ini?

Ancaman Impor Pangan Akibat Perjanjian ART
Ancaman terbesar yang paling nyata bagi masyarakat pedesaan datang dari sektor perdagangan internasional. Prof. Dr. Sahara, Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, menyoroti implikasi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diteken pada Februari lalu.

Perjanjian dagang ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional hingga minus 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan kita. Lebih ngeri lagi, Indonesia berkomitmen untuk membeli komoditas pangan dari AS, seperti daging sapi, jagung, dan buah apel.

“Ini bukan sekadar soal tarif, ini soal siapa yang mengendalikan rantai pasok pangan dan energi kita dalam jangka panjang,” tegas Prof. Dr. Sahara dalam diskusi tersebut.

Bagi warga desa yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari sawah dan ladang, masuknya komoditas impor dengan harga murah dari negara adidaya adalah petaka. Jagung dan produk peternakan lokal terancam kalah saing. Ketika pasar tradisional dibanjiri produk asing, harga jual panen tingkat petani akan merosot tajam. Alih-alih mandiri, desa yang menjadi benteng pertahanan pangan justru bisa lumpuh karena rantai pasoknya dikendalikan dari luar negeri.

Potensi Dampak Perjanjian ART terhadap Ekonomi Domestik:
- Estimasi Penurunan Pertumbuhan Ekonomi: -0,41%
- Risiko Utama: Retaliasi dari pemasok tradisional luar negeri
- Ancaman Sektoral: Kehancuran harga komoditas jagung, daging, dan buah lokal di tingkat desa

Ilusi Angka Belanja dan Menyusutnya Dana Daerah
Bukan hanya masalah pangan, stabilitas keuangan di tingkat pedesaan juga berada di ujung tanduk. Vid Adrison, Ph.D., Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI, memperingatkan bahwa tingginya angka belanja pemerintah di awal tahun hanyalah strategi percepatan (front-loading) yang memberikan ilusi seolah-olah anggaran kita sehat walafiat.

Tantangan sesungguhnya akan menghadang pada kuartal II hingga kuartal IV tahun 2026 ini. Kebijakan fiskal yang menyempit dan alokasi anggaran untuk program populis non-produktif diprediksi akan mengorbankan pos anggaran krusial lainnya, termasuk penurunan transfer dana ke daerah.

Bila transfer dana dari pusat ke daerah menyusut, rembesannya akan langsung memukul anggaran pendapatan dan belanja desa. Proyek pembangunan infrastruktur desa, perbaikan irigasi sawah, hingga program pemberdayaan ekonomi warga melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terancam kekurangan dana. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap desa yang semu ini akhirnya mengorbankan pembangunan fisik di level akar rumput.

Penurunan Daya Beli di Level Tapak
Ekonom Universitas Paramadina, Teuku Riefky, M.Sc., menambahkan bahwa kondisi ekonomi terkini sama sekali belum menunjukkan perbaikan fundamental. Kelas menengah terus merosot, produktivitas sektoral stagnan, dan daya beli masyarakat secara umum mengalami penurunan. Di pedesaan, penurunan daya beli ini berimbas pada lesunya perputaran uang di pasar-pasar desa.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini juga bukan sekadar masalah angka di papan bursa Jakarta. Dwiwulan, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah mencerminkan ketidakpercayaan investor luar negeri terhadap arah kebijakan pemerintah. Sifat ketergantungan pada modal asing ini membuat ekonomi domestik sangat rapuh terhadap gejolak global, seperti konflik Iran-AS yang mengancam harga minyak dunia. Saat harga energi melonjak, biaya produksi pertanian di desa—mulai dari pupuk hingga bahan bakar mesin traktor—akan ikut melambung tinggi, mencekik para petani kecil.

Melihat kenyataan ini, Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah melalui Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE). Pemerintah diminta segera memperbaiki misalokasi anggaran dan menghentikan dominasi negara yang justru menghambat gerak perekonomian lokal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika hanya dinikmati oleh segelintir elite di kota besar, sementara masyarakat di pelosok desa harus menanggung beban hidup yang kian menjerat. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan dagang dan fiskalnya sebelum kerusakan di tingkat pedesaan menjadi tidak terkendali.