Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Ironi tak berkesudahan kembali menggelayuti Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Ketika musim penghujan tiba, warga desa ini harus bersiap menghadapi luapan air yang menenggelamkan pemukiman. Sebaliknya, begitu matahari kemarau menyengat, wilayah ini seketika berubah menjadi gurun kritis yang gersang.
Data terbaru mencatat sedikitnya 995 Kepala Keluarga (3.305 jiwa) yang tersebar di 7 RT di Desa Karangsegar terisolasi dari akses air bersih. Sumur-sumur bor mandiri warga ambles, menyisakan tanah yang retak-retak. Saban hari, pemandangan jeriken yang berbaris rapi menunggu datangnya bantuan tangki air darurat dari BPBD dan pihak swasta—seperti Jababeka—menjadi tontonan rutin yang menyedihkan.
Mengapa wilayah di lumbung industri terbesar se-Asia Tenggara ini justru menjadi daerah langganan kekeringan Bekasi dari tahun ke tahun? Apakah ini murni kutukan alam, ataukah ada kelalaian struktural yang dipelihara?
Sengkarut Ekologi di Balik Proyek “Pemadam Kebakaran”
Jika kita membedah masalah ini dengan kacamata lintas tahun (multiyears news), Karangsegar terjebak dalam disfungsi tata air (ecological misalignment). Wilayah Pebayuran secara geografis adalah dataran rendah fluvial di sepanjang aliran Sungai Citarum. Karakteristik tanahnya sangat jenuh air saat hujan, namun cepat kehilangan cadangan air tanah dalam saat kemarau panjang.
Celakanya, siklus hidrologi alami ini dirusak oleh masifnya konversi lahan rawa menjadi kawasan industri dan perumahan komersial di seantero Bekasi. Wilayah resapan hilang. Air hujan langsung dibuang ke sungai tanpa sempat meresap ke dalam akuifer tanah. Begitu kemarau datang, tabungan air di bawah tanah habis seketika.
Masalah kian pelik akibat lumpuhnya urat nadi irigasi pertanian. Saluran Sekunder Bendung Kedunggede (BKG) titik 15-25 mengalami sedimentasi (pendangkalan) parah setinggi 0,5 hingga 1 meter sepanjang 10 kilometer. Ditambah hambatan eceng gondok dan jembatan runtuh di hulu, pasokan air makro tersumbat. Airnya melimpah di pusat, tetapi tidak pernah sampai ke hilir Desa Karangsegar.
Kritik Anggaran: Solusi atau Pemeliharaan Masalah?
Publik sering kali bertanya-tanya dengan nada sinis: Di mana para orang pintar, pakar perencanaan kota, dan rekayasawan lingkungan kita? Mengapa masalah tahunan ini seolah dipelihara demi menghabiskan anggaran darurat?
Menengok realita birokrasi, penanganan kekeringan di Bekasi kerap terjebak pada aksi reaktif. Miliaran rupiah digelontor melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyuplai tangki air darurat dan sewa pompa. Anggaran ini habis untuk kebutuhan sesaat, bukan untuk membangun solusi permanen.
Di sisi lain, ego sektoral kerap menjadi tameng. Saluran irigasi makro seperti BKG berada di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum (Pusat). Pemkab Bekasi kerap berdalih tidak bisa menggunakan APBD daerah secara sembarangan untuk mengeruk irigasi karena terbentur aturan batas kewenangan. Akibatnya, pembangunan Pamsimas lokal mandek dan gagal menjangkau 7 RT yang kini menderita.
Menagih Solusi Bermartabat Lewat Dana CSR
Menyelesaikan krisis Karangsegar secara bermartabat sebenarnya bukan perkara mustahil, dan tidak perlu terus-menerus membebani APBD yang sering kali dipangkas. Kuncinya ada pada kolaborasi struktural bersama ratusan korporasi besar di kawasan industri Cikarang.
Selama ini, keterlibatan swasta lewat Corporate Social Responsibility (CSR) masih bersifat karitatif—sekadar mengirim ribuan liter air bersih untuk difoto dalam laporan tahunan. Pola pikir ini harus diubah.
Pemkab Bekasi harus menginisiasi “Forum CSR Terintegrasi” yang mengikat, untuk mengarahkan dana investasi sosial perusahaan ke infrastruktur permanen:
1. Pendanaan Normalisasi Mandiri: Membiayai pengerukan sedimentasi dan pembersihan total jalur irigasi BKG secara berkala.
2. Replikasi Sumur Satelit Komunal: Membangun teknologi sumur resapan dalam di titik-titik pemukiman kritis.
3. Penyambungan Pipa Pamsimas: Menuntaskan pipa distribusi air bersih ke rumah-rumah warga di 7 RT yang selama ini terabaikan.
Warga Karangsegar tidak butuh kompromi politik tata ruang yang merusak alam. Mereka juga lelah menjadi objek tontonan tanggap darurat tahunan. Sudah saatnya rekayasa lingkungan yang ilmiah dan pemanfaatan dana CSR yang transparan dihadirkan, demi memutus rantai nestapa kekeringan di tanah Bekasi. (DM/Red)
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.