Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Kabar penyesuaian anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tidak menyurutkan langkah para pejuang desa di perbatasan. Di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 63 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) terbukti memiliki loyalitas tinggi dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas meski Surat Perintah Tugas (SPT) 2025 sempat tertunda akibat efisiensi pusat.
Koordinator TPP-P3MD Kabupaten Malaka, Absalom Baung, mengonfirmasi bahwa dari total 66 personel, 63 orang resmi melanjutkan pengabdiannya di lokasi dampingan yang sama. Sementara itu, tiga orang lainnya dinyatakan tidak memperpanjang masa tugas karena faktor administrasi, kelulusan seleksi PPPK, serta alasan pribadi pindah kewarganegaraan ke Timor Leste.
“SPT ini sebenarnya sudah lama dinantikan, namun baru bisa keluar karena adanya efisiensi anggaran di kementerian. Para pendamping saat ini berhak menerima delapan bulan gaji,” ungkap Absalom, Senin (17/2/2025).
Menanti Kepastian Hak dan Jabatan
Meskipun ada pemotongan masa kontrak akibat efisiensi, Absalom memberikan angin segar bahwa gaji dua bulan yang tersisa direncanakan akan direalisasikan pada perubahan anggaran bulan Juni mendatang. Terkait kemungkinan adanya demosi atau mutasi jabatan, pihaknya masih menunggu instruksi tertulis lebih lanjut dari Kemendes PDTT.
Loyalitas para TPP ini menjadi krusial mengingat beban kerja di lapangan justru semakin menantang dengan adanya regulasi baru yang mewajibkan penyesuaian program di tingkat akar rumput.
Efek Domino Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
Tantangan nyata saat ini bukan hanya soal anggaran, melainkan kecepatan administrasi desa. Absalom menyoroti progres Asistensi dan Evaluasi APB-Des yang terhambat oleh lahirnya Permendesa Nomor 3 Tahun 2025. Aturan baru tersebut mewajibkan desa memasukkan item ketahanan pangan, yang memicu gelombang review ulang besar-besaran.
Hingga saat ini, dari 127 desa di Kabupaten Malaka, baru 32 desa yang berhasil melewati tahap evaluasi dan asistensi. “Ada banyak revisi karena aturan ketahanan pangan tersebut. Kami mendorong tim asistensi agar pencairan termin pertama bisa dilakukan segera di bulan Februari ini,” tambah Absalom.
Meskipun limit waktu pencairan termin satu tersedia hingga Juni, sinkronisasi antara kebijakan pusat, efisiensi anggaran daerah, dan kesiapan administrasi desa menjadi ujian berat bagi para pendamping profesional di Malaka untuk memastikan pembangunan desa tetap berjalan sesuai jadwal.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.