Menu

Mode Gelap
Ratusan Calon Kuwu Indramayu Ikuti Seleksi Tambahan Berbasis Komputer Dari Hoaks ke Harapan: Catatan Dua Hari Bimtek Literasi Informasi di Pekalongan PPID Desa Jadi Kunci Transparansi di Lombok Tengah Sumatera Barat Siap Jadi Green Province 2026, Targetkan Investasi Hijau Rp120 Triliun Peternakan Ayam Diduga Tanpa Izin Resahkan Warga Bekasi

KORUPSI · 26 Agu 2024 15:51 WIB ·

LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi


					LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi Perbesar

Halsel [DESA MERDEKA] – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku (LSM-KANe Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Direktur Utama PT. Harita Group, Donald J. Hermanus. Desakan ini menyusul dugaan kuat keterlibatan perusahaan dalam kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Stevi Thomas, seorang direktur anak perusahaan PT. Harita Group, bersama AGK telah menguak dugaan transaksi suap terkait proyek strategis nasional (PSN) pembangunan jalan lingkar Pulau Obi. Proyek ini tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Dugaan keterlibatan PT. Harita Group semakin menguat setelah ditemukannya surat koordinasi yang ditandatangani langsung oleh Donald J. Hermanus. Dalam surat tersebut, perusahaan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyesuaikan rute pembangunan jalan agar tidak mengganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik afiliasinya.

“Kami melihat adanya upaya sistematis dari PT. Harita Group untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait proyek ini,” tegas Risal Sangaji, Ketua LSM-KANe Malut. “Penangkapan Stevi Thomas hanya puncak gunung es. KPK harus berani mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak-pihak di level tertinggi perusahaan,” lanjutnya.

Risal juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di sektor swasta. “Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan bisnis yang baik,” ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, LSM-KANe Malut berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan. Aksi ini bertujuan untuk mendesak KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 449 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Korupsi Dana Desa Bohol: Lurah dan Carik Resmi Ditahan

13 November 2025 - 11:59 WIB

Pemuda Antikorupsi: Gubernur Sumbar Siapkan Calon Pemimpin Berintegritas

5 November 2025 - 13:00 WIB

Sumut Perluas Desa Antikorupsi, Target Pemerintahan Transparan

24 Oktober 2025 - 18:15 WIB

Pembangunan Irigasi di Desa Sumbersari Diduga Bermasalah, BBWS Akan Lakukan Monitoring

16 September 2025 - 10:25 WIB

Proyek Air Rp61 Miliar di Cikarang Utara Picu Kegelisahan Warga

31 Agustus 2025 - 09:59 WIB

Proyek Pipa PDAM Rp61 Miliar Rusak Jalan Bekasi

29 Agustus 2025 - 10:33 WIB

Trending di KORUPSI