LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi

Halsel [DESA MERDEKA] – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku (LSM-KANe Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Direktur Utama PT. Harita Group, Donald J. Hermanus. Desakan ini menyusul dugaan kuat keterlibatan perusahaan dalam kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Stevi Thomas, seorang direktur anak perusahaan PT. Harita Group, bersama AGK telah menguak dugaan transaksi suap terkait proyek strategis nasional (PSN) pembangunan jalan lingkar Pulau Obi. Proyek ini tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Dugaan keterlibatan PT. Harita Group semakin menguat setelah ditemukannya surat koordinasi yang ditandatangani langsung oleh Donald J. Hermanus. Dalam surat tersebut, perusahaan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyesuaikan rute pembangunan jalan agar tidak mengganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik afiliasinya.

“Kami melihat adanya upaya sistematis dari PT. Harita Group untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait proyek ini,” tegas Risal Sangaji, Ketua LSM-KANe Malut. “Penangkapan Stevi Thomas hanya puncak gunung es. KPK harus berani mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak-pihak di level tertinggi perusahaan,” lanjutnya.

Risal juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di sektor swasta. “Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan bisnis yang baik,” ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, LSM-KANe Malut berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan. Aksi ini bertujuan untuk mendesak KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini.