Menu

Mode Gelap
Gus Halim Didapuk Sebagai Bapak Bumdesa Bersama Lkd BUMDES Diajak Aktif dalam Program Makan Siang Gratis Sumbar Bidik Predikat A dalam Penilaian SAKIP 2024 Sumbar Pacu Ekspor Komoditas Unggulan, Kulit Manis dan Gambir Mendunia Purbalingga Alokasikan Rp43,39 Miliar untuk Percepat Pembangunan Desa

KORUPSI · 26 Agu 2024 15:51 WIB ·

LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi


 LSM Desak KPK Periksa Dirut Harita Group Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Lingkar Pulau Obi Perbesar

Halsel [DESA MERDEKA] – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku (LSM-KANe Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Direktur Utama PT. Harita Group, Donald J. Hermanus. Desakan ini menyusul dugaan kuat keterlibatan perusahaan dalam kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Stevi Thomas, seorang direktur anak perusahaan PT. Harita Group, bersama AGK telah menguak dugaan transaksi suap terkait proyek strategis nasional (PSN) pembangunan jalan lingkar Pulau Obi. Proyek ini tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Dugaan keterlibatan PT. Harita Group semakin menguat setelah ditemukannya surat koordinasi yang ditandatangani langsung oleh Donald J. Hermanus. Dalam surat tersebut, perusahaan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyesuaikan rute pembangunan jalan agar tidak mengganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik afiliasinya.

“Kami melihat adanya upaya sistematis dari PT. Harita Group untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait proyek ini,” tegas Risal Sangaji, Ketua LSM-KANe Malut. “Penangkapan Stevi Thomas hanya puncak gunung es. KPK harus berani mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak-pihak di level tertinggi perusahaan,” lanjutnya.

Risal juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di sektor swasta. “Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan bisnis yang baik,” ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, LSM-KANe Malut berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan. Aksi ini bertujuan untuk mendesak KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 51 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Korupsi Dana Desa: Ancaman bagi Kesejahteraan Desa, Solusi di Tangan Kita

17 September 2024 - 08:45 WIB

Bendahara Desa di Morotai Selatan Diduga Korupsi Dana Desa Rp361 Juta

29 Agustus 2024 - 05:40 WIB

Warga Margosari Desak Polres Kendal Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Desa

27 Agustus 2024 - 21:50 WIB

Kejari Sintang Selidiki Dugaan Korupsi Dana Desa Mentunai, Warga Desak Proses Hukum

27 Agustus 2024 - 13:43 WIB

Mendes PDTT Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Dana Hibah Jatim

23 Agustus 2024 - 05:20 WIB

Eks Kadis PMD Musi Banyuasin Jadi Tersangka Korupsi Proyek Internet Desa

22 Agustus 2024 - 06:38 WIB

Trending di KORUPSI