Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Anggaran desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, kini menghadapi ancaman baru berupa beban pungutan nonformal. Dugaan praktik pungutan berkedok sumbangan pembangunan sekretariat Ormas Beta Timor viral setelah format permintaan dana dengan nominal yang telah dipatok menyasar para camat, kepala sekolah, dan kepala desa.
Organisasi kemasyarakatan tersebut menjadi sorotan tajam publik lantaran didirikan oleh istri Bupati TTU, Falentinus Kebo. Dalam dokumen proposal yang beredar luas di grup WhatsApp, nominal “sumbangan” untuk kepala desa telah ditentukan secara sepihak sebesar Rp2 juta, kepala sekolah Rp2,5 juta, dan camat sebesar Rp3 juta.
Tekanan Nominal Wajib Bagi Birokrasi Akar Rumput
Salah satu kepala desa di Kecamatan Biboki Selatan yang meminta identitasnya dirahasiakan, membenarkan bahwa pihak desa menerima proposal tersebut. Ketakutan akan adanya konsekuensi birokrasi membuat beberapa desa, seperti Desa Tumbaen, Desa Tokbesi, dan Desa Tautpah, dilaporkan terpaksa meloloskan dana sumbangan tersebut sesuai rincian dalam dokumen.
Modus penentuan nominal ini dinilai mencederai semangat sosial ormas. Publik mengkhawatirkan adanya tekanan psikologis bagi para kepala desa untuk menggunakan anggaran kas desa demi memenuhi target angka yang disodorkan oleh oknum panitia pembangunan.
Bupati Menantang Pembuktian dari Pembuat Berita
Hingga saat ini, Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ormas Beta Timor, Hery Naif, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi. Di sisi lain, Pendiri Beta Timor yang juga menjabat sebagai Bupati TTU, Falentinus Kebo, memilih tidak memberikan penjelasan substansial terkait keresahan para aparat desanya.
“Yang buat berita yang harus buktikan benar dan tidaknya,” ujar Falentinus Kebo singkat.
Sikap diam dari pengurus ormas dan jawaban pendek dari kepala daerah ini dikhawatirkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas tata kelola di wilayah Timor-NTT. Warga kini mendesak adanya klarifikasi terbuka agar polemik permintaan sumbangan bernilai jutaan rupiah ini tidak menguras ruang anggaran yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat desa.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.