Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KABAR DESA · 1 Feb 2026 05:09 WIB ·

Legalitas Tim Pendamping Keluarga Mrawan Diperkuat Lewat Evaluasi Rutin


					Legalitas Tim Pendamping Keluarga Mrawan Diperkuat Lewat Evaluasi Rutin Perbesar

Jember, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Desa Mrawan mempertegas komitmen yuridisnya dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar pada Jumat (30/1/2026), desa ini memastikan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki landasan operasional yang kuat untuk menjalankan fungsi pendampingan keluarga berisiko di lapangan.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Rumah Makan Sate Umar, Jember, ini dihadiri oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) tingkat kecamatan dan desa, Kepala Desa Mrawan, bidan desa, serta tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Mayang. Fokus utama pertemuan adalah memastikan formasi dan fungsi kader berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Kepastian Struktur dan Formasi Kader
Perwakilan TP3S Kecamatan, Mimin, menjelaskan bahwa dari perspektif tata kelola organisasi, tugas dan fungsi kader TPK pada tahun 2026 tetap mengacu pada pedoman teknis yang sudah ada. Namun, penguatan formasi kader dari unsur tenaga kesehatan (nakes) masih dalam tahap koordinasi final dengan pihak Puskesmas Mayang untuk menjamin efektivitas penugasan.

Selain unsur kesehatan, restrukturisasi juga menyasar unsur PKK guna menyelaraskan kebutuhan riil desa dengan kapasitas personel. Sementara itu, untuk unsur Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD/IMP), formasi dipastikan telah terpenuhi dan siap menjalankan mandat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dukungan Kelembagaan Pemerintahan Desa
Kepala Desa Mrawan, Salim, menegaskan bahwa monitoring ini merupakan instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja setiap elemen. Baginya, TPK bukan sekadar relawan, melainkan kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial dan kesehatan di tingkat desa.

“Evaluasi ini krusial untuk memastikan tidak ada hambatan hukum atau teknis yang menghalangi program. Pemerintah Desa Mrawan siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi koordinasi antarlembaga maupun penguatan regulasi lokal,” ujar Salim.

Langkah ini ditutup dengan kesepakatan untuk melaksanakan monitoring bulanan secara konsisten. Hal ini dilakukan agar setiap langkah pencegahan stunting di Desa Mrawan memiliki rekam jejak yang terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan target capaian nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 68 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Bansos Ribuan Warga Wonogiri Disetop Gegara Judol Pinjol

19 September 2026 - 06:11 WIB

Sengkarut Dana Desa Malaka: Pelatihan 10 Menit Disorot

17 September 2026 - 10:01 WIB

Bantaran Citarum Memanas: Sengkarut Rivalitas 4 Calon Pemimpin Bantarjaya

10 September 2026 - 16:25 WIB

Pilkades Sumber Urip: Petahana Jajang Sujai Amankan Nomor 1

9 September 2026 - 14:45 WIB

Sumpah Setia dan Bayang-Bayang Konflik di Balik Sterilisasi Pilkades Pebayuran

9 September 2026 - 14:23 WIB

Petahana Juhendi Sulaeman Raih Nomor Urut 3 Pilkades Karanghaur

9 September 2026 - 13:29 WIB

Trending di KABAR DESA