Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KESEHATAN · 18 Sep 2025 12:13 WIB ·

Kritik Tajam PDI Perjuangan: Kesehatan di Indonesia Terlalu Liberal


					Dr. Ribka Tjiptaning: Sistem Kesehatan Nasional Kacau, Nyawa Rakyat Jadi Bisnis?!, Rabu (17/09/2025) di DPP PDI Pernuangan Jakarta. Perbesar

Dr. Ribka Tjiptaning: Sistem Kesehatan Nasional Kacau, Nyawa Rakyat Jadi Bisnis?!, Rabu (17/09/2025) di DPP PDI Pernuangan Jakarta.

Jakarta [DESA MERDEKA] Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Dr. Ribka Tjiptaning, melontarkan kritik keras terhadap kondisi sistem kesehatan di Indonesia. Menurutnya, tata kelola kesehatan saat ini telah menyimpang dari amanat UUD 1945 karena terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis, alih-alih melayani kebutuhan rakyat.

Hal ini disampaikan Tjiptaning dalam Seminar Hari Keselamatan Pasien Sedunia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/9/2025). Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat, bukan menjadikan sektor kesehatan sebagai lahan bisnis.

“Masyarakat kita sangat kecewa dengan dokter-dokter Indonesia,” tegasnya.

Tjiptaning menyoroti sejumlah masalah fundamental yang dianggap membahayakan keselamatan pasien. Salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan kedokteran yang, menurutnya, mendorong para dokter untuk berorientasi pada keuntungan. Selain itu, ia juga mengkritik ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, yang menyebabkan kesenjangan pelayanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara perkotaan dan pedesaan.

Menurut Tjiptaning, buruknya pelayanan di fasilitas kesehatan dan rendahnya kualitas pelayanan medik juga menjadi persoalan serius. Ia menuding pemerintah saling lempar tanggung jawab dalam menangani isu-isu tersebut. Komersialisasi sektor kesehatan ini, lanjutnya, adalah akibat dari kebijakan liberalisasi yang dibiarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azharjaya, mengakui bahwa insiden keselamatan pasien di Indonesia masih tinggi. Ia mengungkapkan bahwa 33% dari seluruh laporan insiden pada semester I tahun 2025 disebabkan oleh prosedur pelayanan yang buruk. Pengakuan ini seolah menguatkan kekhawatiran yang disampaikan oleh Ribka Tjiptaning mengenai keselamatan pasien di tanah air.

PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, sistem kesehatan, keselamatan pasien, komersialisasi kesehatan, Kemenkes, kritik politik
Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 161 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menghitung Detak Jantung Generasi: Cara Singosari Melawan Stunting

21 Juli 2026 - 21:03 WIB

Rakor Kader Pembangunan Manusia Kecamatan Singosari membahas percepatan penurunan stunting melalui e-HDW di Hall Room Desa Ardimulyo

Layanan Jiwa PDSKJI Sumbar Sasar Pelosok Nagari

20 Juli 2026 - 20:19 WIB

Digitalisasi Hati dari Desa: Gerakan Akar Rumput Sigap Melati

1 Juli 2026 - 19:58 WIB

Penanganan Stunting Desa Langlang melalui Rembuk Stunting

Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Cederai Hak Sehat Warga Desa

26 Juni 2026 - 18:05 WIB

Desa Dengkol Mengubah Rembug Stunting Menjadi Laboratorium Solusi

24 Juni 2026 - 13:34 WIB

Syarat MCU Bakal Calon Kades Bekasi Kini Lebih Mudah

18 Juni 2026 - 05:20 WIB

Trending di KESEHATAN