Konflik BUMDes Lentera Karangpatri, Honor dan Pemecatan Terkuak

Perbesar

Oplus_131072

Pebayuran, Bekasi [DESA MERDEKA] – Konflik internal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kini semakin terbuka ke publik. Mundurnya Ketua BUMDes pada April 2025 menjadi puncak dari sejumlah persoalan, termasuk dugaan honor yang tidak dibayarkan dan pemecatan sepihak terhadap sekretaris.

Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua BUMDes menyebut hanya menerima honor selama empat bulan, yakni November 2024 hingga Februari 2025. Padahal, BUMDes Lentera Karangpatri telah beroperasi sejak 2023 dengan penyertaan modal awal dari desa sebesar Rp250 juta. “Saya dari awal seperti mengemis untuk dapat honor. Dari 2023 sampai sekarang, saya hanya dibayar 4 bulan. Laporan keuangan tak pernah saya terima dari bendahara,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sekretaris BUMDes juga diberhentikan secara sepihak oleh bendahara pada Maret 2025. Alasan pemecatan disebut-sebut karena ketiadaan anggaran untuk membayar gaji. Pemberhentian ini terjadi setelah sekretaris, sama seperti Ketua BUMDes, hanya menerima honor selama empat bulan.

Situasi kian memanas ketika Ketua BUMDes menolak pencairan anggaran tahun 2025 senilai Rp300 juta yang direncanakan untuk pengembangan usaha. Ia menegaskan bahwa seluruh pencairan dana harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh forum desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Saya minta anggaran Rp300 juta ini jangan cair dulu. Harus disaksikan BPD, forum, dan masyarakat. Saya ingin semuanya transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BPD Karangpatri saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara rinci alasan pengunduran diri Ketua BUMDes. Namun, ia membenarkan bahwa pihak desa telah mulai membahas calon pengganti.

Warga desa mendesak Pemerintah Desa Karangpatri dan BPD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pengelolaan BUMDes Lentera. Transparansi dan laporan keuangan yang jelas menjadi tuntutan utama agar BUMDes benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.