Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Luka mendalam akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 yang merenggut 264 nyawa masih membekas di ingatan warga Sumatera Barat. Belajar dari tragedi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini memperkuat benteng pertahanan melalui sistem kolaborasi klaster untuk memastikan penanggulangan bencana tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan menyentuh hingga ke pelosok desa secara terpadu.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa kompleksitas bencana menuntut keterlibatan multipihak yang sistematis. Implementasi pendekatan klaster yang didorong oleh BNPB ini bertujuan untuk mengakhiri kebingungan pembagian peran di lapangan saat masa darurat maupun pemulihan.
Membangun Ketangguhan dari Akar Rumput
Tragedi November 2025 lalu bukan sekadar angka; ada 72 orang hilang dan lebih dari 10 ribu masyarakat yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Arry mengakui bahwa saat ini fungsi klaster di daerah belum optimal. Melalui pertemuan lintas sektoral ini, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan, terutama bagi warga desa yang paling rentan.
“Kita ingin membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid dan menyusun rencana aksi yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tegas Arry saat membuka workshop di Padang, Selasa (21/04/2026). Sinergi ini melibatkan TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, hingga mitra pembangunan seperti Yayasan Plan International Indonesia dan Platform Sumbar Pulih.
Orkestrasi Penyelamatan yang Lebih Terarah
Peran strategis Pemprov Sumbar saat ini adalah menjadi dirigen yang memastikan setiap bantuan dan langkah penyelamatan tepat sasaran. Dengan struktur klaster yang jelas, pembagian peran antar pihak tidak akan lagi tumpang tindih. Harapannya, pendekatan ini menjadi bagian integral yang melindungi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa dari ancaman bencana di masa depan.
Forum ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan upaya menyusun rencana aksi berkelanjutan. Ketangguhan daerah hanya bisa terwujud jika pemerintah, relawan, dan dunia usaha bekerja dalam satu komando yang teratur guna meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di masa mendatang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.