Pesawaran [DESA MERDEKA] – Senyap pilu menyelimuti Kampung Tua, Desa Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Abdul Malik, seorang ayah yang kini harus membesarkan dua buah hatinya seorang diri, masih dirundung duka mendalam. Kehilangan sang istri tercinta pada 12 Januari 2025 lalu meninggalkan luka yang takkan pernah terobati. Bukan hanya karena takdir, namun juga karena sebuah ironi yang membuatnya tak berdaya.
Kartu Indonesia Sehat (KIS), secarik harapan bagi keluarga kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan, justru menjadi penyebab kepedihan Abdul Malik. KIS yang selama ini ia dan istrinya miliki tiba-tiba diblokir oleh pemerintah. Padahal, Abdul Malik bersikeras bahwa kondisi ekonomi keluarganya tak pernah berubah menjadi lebih baik. Ia dan sang istri selama ini masih tergolong keluarga pra-sejahtera.
“Saya merasa kaget sekali saat mengetahui KIS kami sudah tidak aktif. Padahal, kami sekeluarga belum pernah merasa hidup berkecukupan,” ungkap Abdul Malik dengan nada getir melalui pesan singkat pada Senin, 19 Mei 2025.
Upaya untuk mengaktifkan kembali KIS tersebut telah ia lakukan sejak tahun 2023. Berbagai pintu telah ia ketuk, mulai dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran hingga kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat. Namun, semua usahanya menemui jalan buntu. Permohonan demi permohonan tak kunjung membuahkan hasil.
Puncaknya terjadi ketika sang istri jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, di saat genting tersebut, KIS yang diharapkan menjadi penolong justru tak bisa digunakan. Pihak rumah sakit bahkan meminta Abdul Malik untuk membayar biaya pengobatan secara mandiri, sebuah beban yang jelas tak sanggup ia pikul. Hingga akhirnya, takdir berkata lain. Sang istri menghembuskan napas terakhir tanpa mendapatkan penanganan medis yang memadai akibat keterbatasan biaya.
Keputusasaan Abdul Malik semakin bertambah ketika aduannya kepada kepala desa setempat juga tak membuahkan solusi. Jawaban yang ia terima serupa dengan yang disampaikan oleh pihak BPJS dan Dinas Sosial: pemblokiran KIS tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dan pihak desa tak memiliki wewenang untuk mengubahnya.
“Anehnya, saya melihat ada beberapa orang yang secara ekonomi mampu justru bisa mendapatkan KIS. Sementara saya, yang jelas-jelas orang miskin, justru tidak. Saya harus kehilangan istri tercinta hanya karena tidak ada biaya untuk berobat,” lirih Abdul Malik.
Kini, Abdul Malik hanya bisa berharap agar KIS miliknya dapat diaktifkan kembali. Ia sangat membutuhkan uluran tangan bantuan sosial dari pemerintah, terutama untuk membesarkan kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan kini telah menjadi yatim piatu. Ia sendiri hanya bekerja serabutan, penghasilannya tak menentu, dan harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan kedua buah hatinya.
Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Negeri Sakti, Dy Lumi, memberikan penjelasan terkait pemblokiran KIS milik keluarga Abdul Malik. Menurutnya, pemutusan KIS tersebut terdeteksi oleh sistem dari pusat melalui data BPJS Ketenagakerjaan, yang mencatat bahwa salah satu anak Abdul Malik telah diterima bekerja sebagai seorang Satpam.
“Terbaca oleh sistem dari pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan anaknya, sehingga BPJS diputuskan dari pusat, bukan dari pihak desa. Kami di tingkat desa tidak memiliki wewenang untuk berbuat apa-apa terkait hal ini,” jelas Dy Lumi melalui aplikasi perpesanan.
Kisah Abdul Malik di Desa Negeri Sakti ini menjadi potret buram tentang implementasi program bantuan sosial di tingkat akar rumput. Sebuah ironi di mana kartu sehat yang seharusnya menjadi penyelamat bagi kaum lemah justru menjadi penyebab hilangnya nyawa. Pertanyaan besar pun muncul: apakah sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial telah berjalan efektif dan berkeadilan, ataukah masih banyak Abdul Malik lainnya yang menjadi korban kebijakan yang kurang tepat sasaran? Kisah ini menjadi pengingat penting akan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan di pelosok negeri.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.