Kades Wibawamulya Bungkam Soal Kejanggalan Anggaran Rp 391 Juta BUMDes

Kades dan Sekdes Wibawamulya Tolak Klarifikasi Dugaan Kejanggalan Anggaran Dana Desa dan BUMDes

Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Alih-alih memberikan klarifikasi, Kepala Desa Wibawamulya, Firman Ruly Zaelani, dan Sekretaris Desa, Ahmad Nurfajri, memilih bungkam terkait dugaan kejanggalan anggaran Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diberitakan media pada 22 November 2025. Sikap diam dari dua pejabat kunci ini justru mempertegas kecurigaan publik mengenai adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang mencapai total Rp 4,36 miliar lebih dalam kurun waktu 2023 hingga 2025.

Pola pengalokasian anggaran yang dinilai tidak wajar dan sarat indikasi permainan menjadi sorotan utama. Bagian yang paling dicurigai adalah alokasi untuk Penyertaan Modal BUMDes yang tidak hanya muncul setiap tahun, tetapi terus meningkat tanpa disertai laporan hasil usaha yang transparan atau kontribusi jelas terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Suntikan Modal BUMDes Tiga Tahun Capai Rp 391 Juta
Data realisasi anggaran menunjukkan total penyertaan modal untuk BUMDes Wibawamulya dalam tiga tahun terakhir mencapai angka fantastis, yaitu Rp 391.561.000. Rinciannya adalah:

2023: Rp 100.000.000 (disalurkan dalam tiga tahap)
2024: Rp 140.950.000
2025: Rp 150.611.000

Meningkatnya suntikan modal dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan besar: mengapa BUMDes terus menerima kucuran dana yang makin besar jika tidak pernah mengumumkan laba atau menunjukkan aktivitas usaha yang nyata?

Sumber internal desa menyebutkan adanya kecurigaan bahwa BUMDes hanya dijadikan “wadah penyaluran anggaran” tanpa adanya bisnis yang produktif. “Kalau BUMDes memang berjalan dan menghasilkan, kenapa setiap tahun minta modal lagi dan malah naik? Ini aneh. Jangan-jangan cuma dijadikan proyek,” ungkap salah satu narasumber kepada media, menguatkan dugaan adanya manipulasi anggaran.

Program Ketahanan Pangan Ikut Dipertanyakan
Kecurigaan publik tidak berhenti pada BUMDes. Sejumlah kegiatan yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan juga menunjukkan pola anggaran yang tidak konsisten dan patut dipertanyakan. Total anggaran untuk program ini mencapai Rp 362.065.500. Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai hasil program, bagaimana keberlanjutan kegiatannya, atau siapa saja yang menjadi penerima manfaatnya.

Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui seluler kepada Sekdes Ahmad Nurfajri tidak mendapatkan respons, dan Kepala Desa Firman Ruly Zaelani juga menolak memberikan keterangan apa pun. Diamnya dua pejabat kunci ini justru memperkuat dugaan bahwa ada informasi yang sengaja disembunyikan dari publik.

Bahkan, dalam beberapa pemberitaan media lokal sebelumnya, Kepala Desa Wibawamulya disebut kerap menunjukkan sikap tidak bersahabat, seperti menghindari kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun awak media di kantor desa.

Publik dan sumber internal mendesak agar Inspektorat Kabupaten Bekasi segera turun tangan. Tuntutan utama adalah dilakukannya audit komprehensif terhadap kinerja BUMDes, laporan penggunaan Dana Desa secara keseluruhan, dan realisasi program ketahanan pangan yang diduga janggal. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak desa, dugaan penyimpangan akan semakin menguat dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa Wibawamulya akan kian tergerus.

(RED/ARS/mis