Jakarta [DESA MERDEKA] – Selama ini warga desa sering dianggap hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Namun, tahun 2026 menjadi titik balik di mana masyarakat resmi didorong menjadi “benteng pertahanan” terakhir melawan korupsi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan bahwa setiap individu di desa memiliki hak konstitusional untuk mengaudit, mengawasi, hingga melaporkan jika dana desa tidak tepat sasaran.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Friendy Parulian Sihotang, menekankan bahwa transparansi anggaran bukan lagi sekadar pajangan di papan pengumuman balai desa. Masyarakat kini diberikan akses langsung untuk menggugat setiap rupiah yang dianggap diselewengkan.
“Keterlibatan masyarakat harus total. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jika ada yang tidak sesuai, warga berhak melapor tanpa terkecuali,” ujar Friendy dalam sosialisasi di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kanal Lapor dalam Genggaman
Guna memangkas birokrasi yang kaku, Kemendes PDT menyediakan berbagai jalur “jalan tol” informasi agar laporan warga langsung sampai ke pusat tanpa intervensi pihak luar. Berikut adalah kanal pengaduan resmi yang bisa diakses:
- Telepon: 1500040
- WhatsApp: 087788990040
- SMS: 081288990040
- Layanan PPID: Biro Hubungan Masyarakat Kemendes PDT
Keberadaan kanal ini memastikan bahwa siapa pun yang menemukan indikasi penyimpangan dapat segera bertindak tanpa perlu merasa terintimidasi di tingkat lokal.
Pengawasan Berlapis Demi Kesejahteraan
Selain pengawasan berbasis warga, sistem audit juga diperkuat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (APIP) di level kabupaten/kota. Laporan dari warga dan hasil audit APIP ini nantinya akan dilaporkan secara berjenjang oleh Bupati atau Wali Kota kepada Mendes PDT dan ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri.
Langkah tegas ini diambil menyusul ditetapkannya delapan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang tertuang dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2025. Fokus tersebut mencakup penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT hingga penguatan ketahanan iklim. Dengan pengawasan yang ketat dari warga, diharapkan dana desa benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan, bukan ladang baru bagi praktik penyimpangan.
Redaksi Desa Merdeka
[…] tiga tahun ini justru berujung pada laporan resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto akibat dugaan penyimpangan anggaran yang mencapai lebih dari setengah miliar […]