Batanghari, Jambi [DESA MERDEKA] – Desa Simpang Jelutih di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, kini tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasinya, melainkan karena kontras yang menyedihkan: di tengah kucuran Dana Desa yang mencapai ratusan juta rupiah per tahun, sehelai bendera Merah Putih yang sobek justru dibiarkan berkibar di halaman kantor desa.
Kondisi fisik simbol negara yang memprihatinkan ini menjadi pintu masuk bagi kritik yang lebih besar, yakni dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa sejak tahun 2023 hingga 2025. Sikap bungkam Kepala Desa Simpang Jelutih saat dikonfirmasi awak media semakin memperkeruh dugaan adanya kejanggalan dalam realisasi anggaran, khususnya pada proyek rehabilitasi kantor desa.
Rehabilitasi Kantor Desa yang Menabrak Aturan?
Kejanggalan mulai terendus saat salah satu perangkat desa menyebut bahwa anggaran rehabilitasi kantor desa memakan porsi 10 persen dari Dana Desa. Angka ini secara telak menabrak batasan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024, anggaran untuk rehabilitasi kantor desa dibatasi maksimal hanya 3 persen dari pagu Dana Desa.
Bahkan, PMK Nomor 145 Tahun 2023 mengunci angka nominal maksimal sebesar Rp25 juta untuk urusan pembangunan atau pemeliharaan kantor desa. Jika merujuk pada pagu Dana Desa Simpang Jelutih tahun 2024 yang sebesar Rp760.561.000, maka angka 10 persen (sekitar Rp76 juta) sudah melampaui batas aman yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dugaan Pelanggaran Simbol Negara dan Sanksi Pidana
Selain urusan angka di atas kertas, temuan bendera Merah Putih yang sobek dan kusam di lingkungan kantor desa memicu keprihatinan mendalam. Secara hukum, mengibarkan bendera yang tidak layak adalah pelanggaran serius. UU Nomor 24 Tahun 2009 mengatur bahwa pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.
“Bendera sobek itu potret nyata pengabaian. Jika simbol negara saja tidak dirawat, bagaimana dengan amanah anggaran yang besar?” ungkap narasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Desakan Audit Total Sejak 2023
Masyarakat dan publik kini menanti tindakan tegas dari Bupati Batanghari maupun Gubernur Jambi. Inspektorat serta aparat penegak hukum (APH) dari Kejaksaan dan kepolisian diharapkan segera turun tangan untuk melakukan audit investigatif terhadap APBDes Simpang Jelutih periode 2023–2025.
Fokus Dana Desa tahun 2025 seharusnya diarahkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan program padat karya, bukan justru menguap dalam proyek fisik yang transparansinya dipertanyakan. Evaluasi total diperlukan untuk memastikan setiap rupiah uang negara kembali kepada manfaat masyarakat, bukan sekadar mempercantik kantor dengan prosedur yang cacat hukum.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.