Jakarta [DESA MERDEKA] – Satu dekade bergulirnya Dana Desa, arah prioritas anggaran ternyata masih berfokus pada pembangunan fisik. Di saat pemerintah pusat mulai mendorong digitalisasi dan kemandirian ekonomi melalui BUMDes, suara masyarakat di akar rumput justru berkata lain. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, hampir separuh warga Indonesia masih mendambakan aspal dan beton sebagai prioritas utama.
Hasil survei yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi ini menunjukkan angka 49,6% responden tetap memilih pembangunan infrastruktur sebagai prioritas alokasi dana desa. Jalan, jembatan, dan irigasi dianggap sebagai kebutuhan paling mendesak yang dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Bansos Lebih Diminati Daripada Modal BUMDes
Sudut pandang menarik terlihat pada sektor pemberdayaan ekonomi. Alih-alih memilih pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipromosikan sebagai motor ekonomi masa depan, masyarakat justru lebih condong pada bantuan sosial. Sebanyak 24,3% responden menempatkan bansos di urutan kedua prioritas, sementara modal BUMDes hanya dilirik oleh 6,2% warga.
Hal ini mengindikasikan adanya “ketakutan ekonomi” di tingkat desa, di mana masyarakat lebih membutuhkan jaring pengaman sosial instan untuk bertahan hidup dibandingkan investasi jangka panjang yang hasilnya belum tentu mereka rasakan secara langsung.
Kesehatan dan Sektor Tani yang Terpinggirkan
Meskipun isu stunting dan layanan kesehatan desa terus digelorakan, sektor kesehatan hanya menjadi prioritas bagi 8,2% masyarakat. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan ekspektasi publik terhadap fasilitas posyandu atau klinik desa.
Senada dengan itu, bantuan pupuk bagi petani pun hanya mendapatkan porsi 5,1%. Rendahnya angka ini di tengah label Indonesia sebagai negara agraris menunjukkan bahwa Dana Desa belum sepenuhnya dipandang sebagai solusi teknis bagi mata pencaharian utama warga, melainkan masih dianggap sebagai alat pembangunan fasilitas umum semata.
Urgensi Transparansi dan Partisipasi Partisipatif
Masih ada sekitar 5,2% warga yang mengaku tidak tahu dan 1,4% tidak menjawab mengenai prioritas penggunaan anggaran. Meski angkanya kecil, hal ini menjadi sinyal adanya sumbatan informasi antara balai desa dan rumah warga.
Survei yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 melalui wawancara telepon ini menegaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah desa perlu menjembatani kesenjangan antara ambisi ekonomi makro (BUMDes) dengan kebutuhan riil masyarakat (infrastruktur). Pendekatan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan agar Dana Desa tidak sekadar habis untuk proyek fisik, tetapi juga mampu menumbuhkan partisipasi publik yang sadar akan pentingnya akuntabilitas.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.