Satu Kursi BPD Bantarjaya: Perempuan Mulai Ambil Kendali

Perbesar

Oplus_131072

Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Dominasi laki-laki di kursi kebijakan Desa Bantarjaya mulai mendapat tantangan serius. Anita Rahmawati, Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPA), resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026–2034. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa urusan dapur desa tak lagi bisa ditinggalkan dari tangan perempuan.

Hingga Sabtu (25/4), panitia mencatat 14 pelamar telah masuk meja pendaftaran. Menariknya, Dusun 1 memimpin peta persaingan dengan komposisi seimbang: 3 laki-laki dan 3 perempuan. Namun, potret kontras terlihat di Dusun 3 yang masih nihil keterwakilan perempuan, sebuah realitas yang menuntut evaluasi atas pemerataan partisipasi politik di tingkat akar rumput.

Visi Transparan: Akhiri Era BPD “Stempel”
Anita Rahmawati tidak datang dengan tangan kosong. Berbekal pengalaman sebagai kader Posyandu Anggrek 1, ia mengusung misi harmonisasi dan pengawasan transparan. Fokusnya jelas: memastikan aspirasi warga Kampung Pintu benar-benar sampai ke meja balai desa, tanpa ada yang ditutup-tupi.

Kehadiran sosok yang aktif dalam perlindungan anak ini diprediksi akan mengubah arah kebijakan Desa Bantarjaya delapan tahun ke depan. BPD ke depan dituntut lebih tajam dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, sekaligus menjadi jembatan kolaborasi yang mampu menampung keluhan warga secara langsung.

Antusiasme Tinggi, Transparansi Panitia Diuji
Ketua Panitia, Yogas, mengonfirmasi tingginya minat masyarakat dalam kontestasi kali ini. Dari total 14 calon, mayoritas masih berasal dari Dusun 1 dan Dusun 2. “Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup baik,” ujarnya. Kini, bola panas berada di tangan panitia untuk menjamin seluruh tahapan berjalan terbuka dan sesuai aturan.

Masyarakat Bantarjaya kini memiliki tugas berat: mengawal proses seleksi agar jujur dan adil. Anggota BPD yang terpilih nantinya akan memegang mandat besar selama delapan tahun. Tanpa pengawalan ketat, mandat pengawasan dan penyerapan aspirasi warga berisiko luntur di tengah jalan.