Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Krisis kepemimpinan di tingkat desa kembali mengguncang Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Desa Loleo, Kecamatan Obi Selatan. Dugaan penelantaran tugas oleh kepala desa setempat telah memicu gelombang protes yang memaksa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah konkret.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe), Risal Sangaji, memberikan apresiasi sekaligus peringatan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan terkait respons cepat DPMD. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa yang digelar LSM-KANe bersama masyarakat Desa Loleo di depan Kantor DPMD Halsel pada Kamis (23/04/2026).
Dugaan “Kades Menghilang” Selama Berbulan-bulan
Berdasarkan laporan masyarakat yang dihimpun di lapangan, Kepala Desa Loleo, Edi Amus, dituding sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 3 hingga 4 bulan terakhir. Ia diduga lebih banyak menghabiskan waktu di ibu kota kabupaten dibandingkan menetap di desa untuk melayani warga.
”Masyarakat merasa resah dan terabaikan. Seorang pemimpin desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, bukan justru menghilang tanpa kabar di ibu kota,” tegas Risal Sangaji. Ketidakhadiran fisik pemimpin desa ini dianggap sangat menghambat roda administrasi dan pembangunan di Desa Loleo.
Respons DPMD dan Harapan Ketegasan Pemerintah
Menanggapi tekanan publik tersebut, Kepala Dinas DPMD Halmahera Selatan, Zaki Abdul Wahab, menyatakan komitmennya untuk segera turun langsung ke Desa Loleo. Langkah ini diambil untuk memverifikasi kebenaran laporan warga dan melihat kondisi lapangan secara objektif.
“Pernyataan Kadis DPMD untuk segera turun ke desa adalah bentuk profesionalisme yang kami hargai. Namun, ini tidak boleh sekadar kunjungan formalitas. Harus ada output yang jelas bagi masyarakat Loleo,” tambah Risal.
LSM-KANe secara tegas mendesak agar DPMD berani mengambil sikap radikal jika fakta di lapangan terbukti sesuai dengan tuntutan massa. Jika benar Kepala Desa Loleo terbukti meninggalkan tugas dalam waktu lama tanpa alasan yang sah, maka pengusulan pemberhentian sementara menjadi harga mati yang diminta warga.
Desakan Terhadap Bupati Halmahera Selatan
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius Bupati Halmahera Selatan. Ketidakhadiran kepala desa bukan hanya masalah disiplin, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah undang-undang desa. Kehadiran tim DPMD di Obi Selatan diharapkan menjadi awal dari perbaikan tata kelola desa di wilayah pelosok Halmahera Selatan agar tidak ada lagi desa yang merasa “yatim” karena ditinggal pemimpinnya.
Disclaimer Berita:
Berita ini disusun berdasarkan laporan lapangan dan pernyataan pihak terkait pada saat aksi berlangsung. Seluruh isi informasi merupakan tanggung jawab narasumber dan fakta di lokasi. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.