Bukan Sekadar Jabatan, Pemilihan BPD Bantarjaya Jadi Ajang Pembuktian

Perbesar

Oplus_131072

Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantarjaya kini memasuki babak baru dengan munculnya kandidat yang menjanjikan perubahan gaya komunikasi antara penguasa desa dan rakyat. Salah satunya adalah Trisno, warga Kampung Panderesan yang resmi maju mewakili Dusun 2. Di tengah meningkatnya kesadaran demokrasi di Pebayuran, pencalonan ini menjadi sinyal bahwa warga mulai jenuh dengan wakil rakyat desa yang hanya duduk diam.

Trisno mengusung visi yang cukup berani dalam konteks birokrasi desa: membangun desa dengan cara merangkul dan mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Komitmen ini bertujuan memutus sekat komunikasi yang selama ini sering membuat kebijakan pemerintah desa terasa asing bagi warga di tingkat RT dan RW.

Menantang Dominasi Komunikasi Satu Arah
Misi yang dibawa Trisno menitikberatkan pada harmonisasi sosial dan kolaborasi sinergis. Di tingkat desa, sering kali terjadi gesekan akibat kurangnya keterbukaan informasi. Dengan menjanjikan kinerja yang transparan, Trisno mencoba menawarkan posisi BPD sebagai jembatan hidup, tempat warga mengadu dan tempat pemerintah desa berkonsultasi, bukan sekadar lembaga stempel keputusan sepihak.

“Kami berharap perwakilan yang terpilih nanti benar-benar bisa bekerja untuk masyarakat dan menjaga kepercayaan warga,” ungkap seorang warga setempat. Harapan ini realistis; warga membutuhkan bukti, bukan sekadar janji manis saat pendaftaran. Partisipasi yang tinggi dalam bursa calon BPD di Bantarjaya menunjukkan bahwa rakyat ingin perubahan nyata dalam pengawasan pembangunan desa.

Aspirasi Dusun 2 di Pundak Wakil Baru
Pencalonan dari wilayah keterwakilan Dusun 2 ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif. BPD terpilih nantinya memiliki tugas berat untuk menyerap aspirasi di wilayah Kp. Panderesan dan sekitarnya agar masuk dalam skala prioritas pembangunan desa. Keberhasilan demokrasi di Bantarjaya akan ditentukan oleh seberapa berani anggota BPD terpilih nantinya untuk bersuara demi kepentingan publik di atas kepentingan politik praktis di tingkat desa.