Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi membuka kegiatan Sertifikasi Nazhir Wakaf Batch IX yang berlangsung di Kota Padang, Minggu (21/12/2025). Langkah ini merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mentransformasi pengelolaan aset umat agar lebih modern, transparan, dan berdampak luas bagi pembangunan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa profesionalisme seorang nazhir (pengelola wakaf) adalah kunci utama dalam mengaktivasi potensi wakaf nasional yang diprediksi mencapai angka fantastis, yakni Rp2.000 triliun. Menurutnya, aset yang besar tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.
“Kita perlu menyiapkan nazhir yang tidak hanya amanah, tetapi juga profesional dan memiliki visi strategis. Saat ini, potensi wakaf kita sangat luar biasa, namun tantangannya adalah bagaimana mengelola amanah umat ini agar benar-benar menjadi solusi bagi persoalan ekonomi dan pembiayaan pembangunan,” ujar Mahyeldi di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, Gubernur memberikan komparasi dengan keberhasilan Universitas Al-Azhar di Mesir. Ia menjelaskan bahwa kekuatan institusi tersebut bertahan selama berabad-abad karena didukung oleh budaya wakaf yang sangat kuat. Di sana, wakaf telah menjadi gaya hidup masyarakat, di mana setiap individu memiliki kesadaran tinggi untuk mewakafkan hartanya demi kemaslahatan publik dan tabungan pahala yang tidak terputus.
Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dr. Helmi Hamidah, mengungkapkan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi pionir dalam tata kelola wakaf di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 400 nazhir yang berasal dari Sumatera Barat dari total 6.940 nazhir yang tercatat di tingkat nasional. Angka ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah.
“Lembaga nazhir memiliki peran krusial untuk melakukan inventarisasi serta optimalisasi aset-aset wakaf yang ada di daerah agar menjadi lebih produktif dan berkelanjutan,” jelas Dr. Helmi.
Kegiatan sertifikasi angkatan kesembilan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi, praktisi perbankan, hingga para pakar perwakafan. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan standarisasi kompetensi yang mumpuni bagi para pengelola wakaf di masa depan, sekaligus memperkokoh posisi Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berbasis pada nilai-nilai kedermawanan Islam yang produktif.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.