Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Uang tidak lagi tumbuh dari tebangan batang pohon, melainkan dari ranting, buah, dan udara bersih yang dijaga oleh warga desa di pinggiran hutan Sumatera Barat. Pergeseran paradigma ini menjadi potret nyata bagaimana program Perhutanan Sosial berhasil mengubah peta kemiskinan di wilayah penyangga hutan tanpa merusak ekosistem.
Selama ini, masyarakat pedesaan di sekitar kawasan hutan kerap terjebak dalam dilema ekonomi dan jerat hukum akibat pembalakan liar. Namun, melalui pemberian hak pengelolaan legal lewat Perhutanan Sosial, warga yang dulunya dianggap sebagai perambah kini bertransformasi menjadi benteng pertahanan kelestarian lingkungan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
“Perhutanan sosial telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, saat peluncuran buku ‘Perhutanan Sosial Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran’ di Padang.
Buku setebal 267 halaman tersebut merangkum rekam jejak para petani desa yang berhasil mendongkrak pendapatan domestik mereka. Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tanaman obat, buah-buahan, hingga sektor jasa wisata alam mulai dikelola secara profesional.
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Yozarwardi, menegaskan bahwa perubahan terbesar yang terjadi di lapangan bukan sekadar angka statistik keuangan, melainkan revolusi pola pikir masyarakat desa. Jika dahulu hutan dipandang secara konvensional sebagai komoditas kayu batangan, kini hutan diposisikan sebagai ruang hidup berkelanjutan yang memproduksi kesejahteraan jangka panjang.
Dampak positif lain dari kejelasan regulasi ini adalah menurunnya tensi konflik agraria (tenurial) antara masyarakat desa dengan negara. Jaminan hak kelola yang legal membuat para petani hutan dapat bekerja dengan tenang tanpa dihantui rasa was-was.
Apresiasi terhadap dokumentasi keberhasilan ini juga datang dari praktisi media, salah satunya Direktur Harian Posmetro Padang, Firdaus Abie. Ia menilai bahwa model keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat ini sudah sepatutnya menjadi cetak biru (blueprint) dan inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program ini. Targetnya jelas: memastikan ekonomi warga pedesaan terus tumbuh tangguh dari hasil hutan bukan kayu, sementara fungsi paru-paru hijau bumi tetap terjaga seimbang.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.