Bupati Jombang Warsubi bersama Bupati Kediri dan Nganjuk sepakat ajukan proposal pembangunan Flyover Mengkreng ke Pusat guna urai kemacetan nasional.
Kediri, Jawa Timur [Desa Merdeka] – Drama kemacetan horor di Simpang Empat Mengkreng segera menemui titik terang. Bupati Jombang, Warsubi, bersama Bupati Kediri dan Bupati Nganjuk, secara kolektif bersepakat mengajukan proposal pembangunan flyover kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR. Langkah agresif ini diambil usai ketiganya meninjau langsung sirkulasi kendaraan di titik pertemuan tiga wilayah tersebut, Rabu (8/4/2026).
Warsubi menegaskan bahwa Jombang, Kediri, dan Nganjuk kini berdiri dalam satu visi untuk menuntaskan persoalan transportasi yang sudah menjadi “penyakit” menahun. Targetnya, dokumen usulan pembangunan akan segera dikirimkan ke tingkat pusat dalam waktu dekat sebagai solusi permanen jalur arteri nasional.
Strategi Keroyokan Menuju Jakarta
Keputusan untuk bergerak bersama diinisiasi guna mempertegas kewenangan dan mempercepat kepastian fisik di lapangan. Proyek ini direncanakan memulai ruasnya dari wilayah Jombang, yang kemudian terbagi menjadi dua jalur layang menuju arah Kediri dan Nganjuk.
“Dalam satu atau dua minggu ini akan kita buat proposal. Setelah itu, kami bertiga (Bupati Jombang, Kediri, dan Nganjuk) akan menyampaikan langsung ke Ibu Gubernur, lalu bersama-sama ke Jakarta,” tegas Warsubi terkait diplomasi kolektif tersebut.
Data Kemacetan Tiga Besar Nasional
Dukungan data teknis memperkuat urgensi proyek ini. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), mengungkapkan data audit BPK yang menempatkan Simpang Mengkreng dalam peringkat tiga besar titik kemacetan nasional. Fakta ini menjadikan pembangunan flyover sepanjang 700 meter tersebut bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas ekonomi di Jawa Timur.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menambahkan bahwa tim teknis dari Dinas PUPR, Bappeda, dan Dinas Perhubungan ketiga wilayah segera merampungkan rekomendasi di Jombang. Fokus utama para pimpinan daerah ini adalah mengamankan skema pembiayaan dari Kementerian PUPR agar beban pembangunan tidak memberatkan APBD, namun tetap efektif mengakhiri drama macet panjang bagi masyarakat luas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.