Tanjung Redeb, Kalimantan Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) memulai operasi “penyelamatan” fiskal besar-besaran terhadap 100 kampung di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons atas jeritan para kepala kampung yang merasa tercekik penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) di tengah tumpukan program sosial yang terus bertambah.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan inventarisasi menyeluruh untuk membedah rincian pengeluaran tiap kampung. Data ini akan menjadi “senjata” untuk mengusulkan kebijakan anggaran yang lebih proporsional kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami meminta seluruh kampung menyetor data rinci pengeluaran mereka. Ini bukan sekadar administratif, tapi dasar agar kebijakan ke depan berpijak pada kondisi riil, bukan asumsi,” tegas Tenteram Rahayu dalam forum Musrenbang, Sabtu (7/2/2026).
Lepas Beban Sosial ke OPD Teknis
Sudut pandang menarik dari langkah DPMK ini adalah rencana pengalihan beban program. Selama ini, ADK kampung tersedot habis untuk fungsi pelayanan sosial yang sangat luas—mulai dari gaji guru PAUD dan TPA, insentif da’i hingga pendeta, hingga santunan kemiskinan dan kematian.
Rencana besarnya adalah mengalihkan sebagian tanggung jawab tersebut kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Dengan begitu, kampung tidak lagi menjadi “keranjang sampah” semua urusan pemerintah daerah, melainkan bisa kembali fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat inti.
Proses Administrasi vs Kebutuhan Mendesak
Meskipun tekanan di tingkat kampung sangat tinggi, DPMK mengingatkan bahwa perubahan struktur anggaran tidak bisa terjadi dalam semalam. Data yang terkumpul akan difinalisasi bersama Sekretariat Daerah sebelum diajukan ke TAPD.
“Kami paham keresahan di lapangan, tapi kebijakan anggaran memiliki alur perencanaan dan sinkronisasi lintas OPD yang harus dipatuhi. Ini soal proses untuk mencapai formula yang lebih adil,” pungkas Tenteram.
Langkah inventarisasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Berau mulai mencari titik keseimbangan baru agar kampung tidak tumbang akibat beban kerja yang tak sebanding dengan daya dukung fiskalnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.