Semarang [DESA MERDEKA] – Keberadaan desa wisata kini bukan lagi sekadar destinasi pelesiran yang memanjakan mata. Lebih dari itu, ia telah menjelma menjadi motor penggerak utama kebangkitan pariwisata nasional, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan terbukanya jutaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan hal ini dalam sebuah diskusi bertajuk “Percepatan Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Jawa Tengah melalui Kemandirian Ekonomi Desa.” Acara yang berlangsung di sela-sela Rapat Pleno dan Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Kamis (27/4/2023) lalu, menjadi panggung optimisme bagi masa depan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Desa wisata ini sudah masuk ke dalam konsep peningkatan ekonomi dari segi penciptaan lapangan kerja. Di mana ada 4,4 juta lapangan kerja yang akan kita ciptakan pada 2024,” ujar Sandiaga. Ia menambahkan, “Desa wisata ini adalah penggerak kebangkitan pariwisata kita, karenanya perlu terus ditunjang dengan peningkatan inklusi keuangan terhadap desa wisata.”
Keampuhan desa wisata sebagai penggerak ekonomi bahkan teruji selama masa sulit pandemi COVID-19. Sandiaga menyebut desa wisata sebagai ‘pandemic winner’ karena kunjungan wisatawan justru melonjak hingga 30 persen. Fenomena ini tak lepas dari kekuatan karakteristik desa wisata yang sejalan dengan tren pariwisata era baru: lebih personal, dapat disesuaikan (customize), mengedepankan kearifan lokal (localize), dan dalam skala yang lebih kecil (smaller in size).
Kekuatan ini semakin kokoh dengan meningkatnya tingkat literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat desa. Akses terhadap sektor keuangan yang semakin terbuka lebar merupakan buah dari kolaborasi solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya melihat bahwa percepatan pemulihan kita ini karena aspek keuangannya sudah semakin tertata dengan baik, digitalisasinya juga sudah baik,” tutur Sandiaga, seraya mengapresiasi sinergi OJK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu instrumen yang didorong adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang penyalurannya diharapkan terus merambah hingga ke pelosok desa wisata.
Senada dengan Menparekraf, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memaparkan komitmen pihaknya dalam meningkatkan literasi keuangan. Data survei OJK menunjukkan peningkatan signifikan: literasi keuangan di Jawa Tengah naik dari 47,83 persen pada 2019 menjadi 51,69 persen pada 2022. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan melesat dari 65,71 persen pada 2019 menjadi 85,97 persen pada 2022.
“Tentunya kami perlu didampingi agar inklusi ini semakin bagus, nanti kami yang menggerakkan dari sisi massa,” kata Ganjar. Ia juga berencana menampilkan desa-desa wisata atau pelaku UMKM yang sukses dalam inklusi keuangan sebagai inspirasi dan model percontohan. “Yang lain tinggal meniru saja, tidak perlu berimajinasi,” tambahnya, menekankan kemudahan replikasi model sukses.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya percepatan akses keuangan daerah. “Hari ini kenapa kita spesial mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena memang kita punya program desa wisata dan ekosistem keuangan inklusif,” ujar Friderica. Ia menekankan bahwa setiap peningkatan indeks inklusi keuangan berkorelasi positif dengan peningkatan indeks pembangunan manusia, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.