Opini [DESA MERDEKA] – Aroma karbol menusuk hidung di koridor bangsal Ginekologi Onkologi RSUP Dr. M. Djamil Padang. Di sudut ruangan, seorang perempuan paruh baya duduk termenung menatap langit-langit. Wajahnya pias. Ia berasal dari sebuah nagari terpencil, berjarak ratusan kilometer dari gemerlap pusat Kota Padang. Perempuan itu adalah satu dari ratusan “korban” dari sebuah rantai rujukan yang terlambat. Saat namanya masuk ke dalam sistem pendataan rumah sakit pusat kota ini, status kesehatannya sudah berada di titik kritis: Stadium III.
Di atas kertas, data makro kesehatan menunjukkan angka yang mencengangkan. Berdasarkan data Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), Indonesia diperkirakan mencatat 36.964 kasus baru kanker serviks dengan 20.708 kematian. Di tingkat lokal, Provinsi Sumatera Barat bertengger di peringkat kedua tertinggi di Indonesia untuk prevalensi penyakit kanker, dengan angka mencapai 2,47 per 1.000 penduduk. Di wilayah ini, kanker leher rahim atau serviks menjadi salah satu pembunuh utama kaum perempuan.
Namun, ada anomali yang menggelitik di balik angka-angka tersebut.
Jika kita melihat laporan Dinas Kesehatan di tingkat kota, grafik temuan kasus positif Human Papillomavirus (HPV) baru tampak sangat tinggi. Kondisi ini sepintas memunculkan kesimpulan bahwa kanker serviks adalah penyakitnya orang kota. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar mencatat sebanyak 129 perempuan terdeteksi positif HPV DNA dari 8.779 perempuan berusia 30-69 tahun yang menjalani pemeriksaan.
Benarkah penyakit ini berpusat di kota? Nyatanya tidak.
Tingginya angka di kota hanyalah sebuah bias data. Istilah medisnya: screening uptake bias. Perempuan di perkotaan jauh lebih beruntung.
Mereka dikelilingi fasilitas kesehatan yang aktif. Mereka akrab dengan informasi. Akses untuk melakukan tes hanya berjarak beberapa menit berkendara dari rumah. Kasus di kota terlihat banyak karena mereka aktif diperiksa.
Sebaliknya, kondisi di nagari-nagari menyerupai fenomena gunung es yang mengerikan. Dingin, sunyi, dan mematikan di bawah permukaan.
Rendahnya angka kasus tercatat di tingkat nagari bukan menandakan wilayah pelosok bebas dari virus penyerang leher rahim ini. Faktanya, cakupan pemeriksaan dini di faskes tingkat kabupaten dan nagari rata-rata masih tiarap di bawah angka 2 persen.
Virus HPV tidak memandang status geografis. Ia menyusup diam-diam, berinkubasi selama 10 hingga 20 tahun tanpa gejala di tubuh perempuan kota maupun nagari.
Masalahnya, saat jendela waktu emas 10 tahun itu berjalan, faskes tingkat pertama di nagari kerap kehilangan momentum untuk pencegahan. Ada dua tembok tebal yang menghadang di sana: rasa malu dan minimnya publikasi.
Di ranah Minang, urusan organ reproduksi adalah wilayah marwah yang sangat privat. Konsep adat yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan terkadang memicu rasa canggung yang keliru dalam urusan medis. Bayangkan seorang ibu di nagari yang harus melakukan pemeriksaan dalam di Puskesmas pembantu setempat. Sering kali rasa malu (santiang) mengalahkan logika kesehatan. Apalagi jika tenaga medis yang bertugas adalah kerabat atau tetangga sendiri.
“Lebih baik menahan sakit daripada menanggung malu,” begitu bisik-bisik yang kerap melandasi keengganan mereka.
Paradigma ini diperparah oleh prinsip “palo sakik digantuang, kok lah jaleh baru baubek” baru mencari pertolongan medis ketika tubuh sudah benar-benar tumbang.
Ketika rasa sakit tak lagi tertahankan dan pendarahan mulai terjadi, barulah mereka datang ke Puskesmas. Namun, di fase ini, Puskesmas di nagari tidak bisa lagi berbuat banyak. Faskes tingkat pertama akhirnya hanya berfungsi sebagai jembatan administrasi. Mereka sekadar menulis surat rujukan darurat agar pasien langsung dibawa ke rumah sakit pusat di kota.
Inilah mengapa ruang perawatan di RSUP Dr. M. Djamil Padang selalu penuh. Data klinis menunjukkan fakta yang memilukan: sekitar 77,1 hingga 80 persen pasien kanker serviks yang pertama kali datang dan terdata di RSUP M. Djamil sudah berada di Stadium Lanjut (Stadium II dan III). Stadium III bahkan mendominasi hingga angka 47,1 persen.
Angka 8 dari 10 pasien yang langsung masuk stadium parah ini adalah bukti tak terbantahkan. Mereka adalah angka yang hilang di nagari, yang baru meledak dan tercatat saat tiba di kota.
Sementara jerat sunyi ini terus memakan korban di pelosok, panggung publikasi kita justru sibuk memotret hal lain. Ruang media massa lokal kerap dipenuhi oleh berita-berita seremonial birokrasi. Judul-judul berita bombastis mengenai pejabat daerah yang membuka acara terus diproduksi. Liputan tersebut kehilangan news value karena gagal menangkap jeritan realitas di tingkat tapak nagari.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi sendiri sempat menegaskan bahwa “pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati”. Namun, jika pesan ini hanya bergaung di gedung pemerintahan, edukasi publik tidak akan pernah menyentuh akar rumput di pelosok daerah.
Arus balik penanganan harus segera dimulai. Sosialisasi tidak boleh lagi berpusat di kota. Pola pendekatan medis yang kaku harus ditekuk menjadi pendekatan kultural yang persuasif. Langkah pertamanya adalah mengetuk pintu rumah para pemegang otoritas moral di nagari: Bundo Kanduang.
Bundo Kanduang bukan sekadar pemangku adat, mereka adalah benteng komunikasi kaum perempuan Minang. Pendekatan kesehatan akan jauh lebih mempan jika institusi Bundo Kanduang di nagari dijadikan subjek utama, bukan sekadar objek undangan. Petugas kesehatan perlu membekali para tokoh perempuan adat ini dengan pemahaman mendalam, agar mereka dapat meneruskannya kepada warga dengan bahasa ibu yang santun.
Edukasi harus dikemas ulang. Deteksi dini seperti tes IVA dan vaksinasi HPV untuk anak-anak perempuan usia sekolah dasar tidak boleh lagi dinarasikan sebagai pemeriksaan medis yang menakutkan atau tabu. Ia harus digaungkan sebagai ikhtiar untuk “manjago marwah jo katurunan” menjaga kehormatan diri dan memastikan keberlangsungan generasi Minangkabau yang sehat di masa depan.
Saluran komunikasi pun harus digeser ke media alternatif yang hidup di tengah masyarakat nagari. Pengumuman lewat pengeras suara surau usai wirid, diskusi di sela arisan PKK, hingga pesan berantai di grup WhatsApp kampung (WAG Kampuang) jauh lebih efektif memicu kesadaran ketimbang rilis pers seremonial yang dingin.
Ketika tembok rasa malu itu runtuh oleh pendekatan adat yang merangkul, dan ketika faskes di nagari kembali aktif mencegat virus sejak dini, saat itulah kita bisa menghentikan pasokan pasien stadium lanjut ke rumah sakit kota. Sudah saatnya kita menjemput bola ke nagari, sebelum bom waktu itu meledak dalam sunyi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.