Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi tingkat nagari melalui optimalisasi aset daerah dan inovasi pembiayaan alternatif. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi konkret dalam menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal daerah agar program pembangunan di seluruh nagari tidak terhambat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan instrumen investasi syariah berupa Sukuk serta obligasi daerah. Instrumen pembiayaan ini diharapkan mampu mengamankan keberlanjutan pembangunan infrastruktur penting di tingkat nagari tanpa membebani keuangan masyarakat secara langsung.
Menurut Gubernur Mahyeldi, langkah ini diambil agar “pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan” dan untuk memaksimalkan dana remitansi perantau.
Selain pemanfaatan instrumen Sukuk, fokus utama pemprov juga diarahkan pada potensi besar remitansi perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahunnya. Aliran dana tersebut akan diarahkan secara produktif melalui sinergi terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintahan nagari guna mendongkrak kesejahteraan lokal.
Melalui penataan aset yang lebih tertib dan produktif di wilayah nagari, Pemprov Sumbar optimistis mampu menciptakan sumber pendapatan baru. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga adat di nagari menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah fluktuasi anggaran nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.