Surabaya, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Era ketergantungan desa terhadap kucuran dana pusat mulai menemui titik balik. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa perangkat desa harus mulai cerdik melihat peluang insentif lain dan berhenti hanya terpaku pada Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disampaikan dalam sosialisasi pengawasan dana desa di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis (12/2/2026).
Bima Arya menekankan bahwa meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah pusat justru memperbanyak program sektoral yang langsung menyentuh desa. Fokus utama saat ini bukan lagi sekadar besaran angka, melainkan tata kelola yang transparan agar uang rakyat tidak “mampir” ke kantong pejabat.
“Dana desa hanyalah salah satu sumber. Saat ini banyak program seperti Kampung Nelayan, Koperasi Desa, hingga Koperasi Merah Putih yang dananya mengalir deras ke desa. Kuncinya adalah sinkronisasi dan transparansi,” tegas Bima Arya.
Strategi “Makan Bergizi Gratis” Sebagai Motor Ekonomi
Menanggapi isu pengurangan dana desa, Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) justru menawarkan perspektif optimis. Jember membidik program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mesin baru penggerak ekonomi desa.
Jika 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember berjalan maksimal, diprediksi akan ada perputaran uang mencapai Rp4 triliun yang masuk ke wilayah tersebut. Angka ini jauh melampaui nilai dana desa konvensional, asalkan perangkat desa mampu memaksimalkan potensi produksi lokal untuk menyuplai kebutuhan program tersebut.
Peringatan Keras Bagi 48 Desa di Jember
Di tengah ambisi kemandirian tersebut, terselip catatan merah bagi Kabupaten Jember. Terungkap bahwa sebanyak 48 desa belum bisa mencairkan dana desa tahap II tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp13,078 miliar.
Hambatan pencairan ini menjadi sorotan tajam Kemendagri. Bima Arya mengingatkan bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan adalah harga mati. Korupsi harus diberantas hingga ke tingkat desa agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi laporan di atas kertas.
“Transparansi dan efisiensi adalah harga mati. Pemberantasan korupsi harus menjadi capaian yang dirasakan nyata oleh masyarakat desa,” pungkasnya di hadapan ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.