Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Menghadapi era “ikat pinggang” akibat efisiensi APBN dan APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah proaktif. Melalui Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) se-Sumbar 2025, seluruh kabupaten dan kota sepakat untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menyatukan visi demi menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi UP, menegaskan bahwa tantangan pemerintahan saat ini bukan lagi soal seberapa besar anggaran yang dimiliki, melainkan seberapa cerdik daerah menentukan skala prioritas. Forum yang digelar di Aula Kantor Gubernur, Selasa (25/02/2025) ini, menjadi fondasi awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 yang berbasis efektivitas.
Sinkronisasi Pasca-Pilkada: Satu Komando Satu Visi
Sudut pandang menarik dari forum ini adalah tindak lanjut nyata dari pertemuan para kepala daerah terpilih pada 19 Februari lalu. Pemprov Sumbar menyadari bahwa pergantian kepemimpinan pasca-Pilkada seringkali berisiko memunculkan ego sektoral.
“Sinergitas bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Kita menyusun ulang prioritas kerja tahun ini dengan pondasi efisiensi tanpa mengorbankan hak masyarakat atas pelayanan maksimal,” ujar Yozarwardi. Forum ini memastikan bahwa janji-janji pembangunan di tingkat kabupaten/kota tetap selaras dengan kebijakan nasional dari pusat.
Komunikasi Tanpa Sekat Antar-Perangkat Daerah
Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim, melaporkan bahwa forum ini didesain sebagai ruang diskusi terbuka bagi para Sekda, Asisten, dan Kepala Biro se-Sumbar. Kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan arah bagi daerah agar tetap berada dalam koridor hukum dan administrasi yang benar.
Apresiasi bagi Pengendali Pembangunan dan Peduli HAM
Di tengah seriusnya pembahasan sinkronisasi kebijakan, Pemprov Sumbar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan kinerja unggul. Penghargaan diserahkan kepada daerah yang berprestasi dalam pengendalian pembangunan serta memiliki kepedulian tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Apresiasi ini menjadi simbol bahwa meski anggaran dipangkas, standar pelayanan yang memanusiakan warga tidak boleh turun. Sinergi ini diharapkan menjadi kunci utama Sumatera Barat dalam mengarungi dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada kantong daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.