Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Rapat paripurna maraton DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung hingga Jumat (14/8) malam membawa angin segar bagi kawasan perdesaan dan nagari. Bukan sekadar rutinitas birokrasi, ketukan palu DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi penentu arah aliran dana pembangunan ke pelosok daerah.
Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumbar sepakat mengarahkan dokumen anggaran ini untuk merespons pelambatan ekonomi akibat hantaman bencana hidrometeorologi yang sempat memukul Sumbar.
Dana Miliaran untuk Pulihkan Ekonomi Nagari
Berdasarkan data dokumen anggaran yang disepakati, belanja daerah pada Perubahan KUA-PPAS 2026 melonjak menjadi Rp6,97 triliun, sementara untuk KUA-PPAS 2027 dialokasikan sebesar Rp5,97 triliun.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menjelaskan bahwa anggaran jumbo tersebut sengaja diprioritaskan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat bawah. Salah satu dari delapan fokus utama pembangunan Sumbar tahun 2027 adalah penguatan nagari/desa sebagai basis kemajuan, sektor pertanian, serta UMKM nagari yang menjadi tulang punggung warga desa.
“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar alokasi ini tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas pembangunan, terutama untuk akselerasi ekonomi dan ketahanan pangan,” ujar Mahyeldi seusai sidang paripurna.
Pembangunan Infrastruktur Desa Siap Tanggap Bencana
Selain pemulihan ekonomi, alokasi anggaran ini juga ditargetkan untuk membenahi infrastruktur desa yang rusak. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengingatkan jajaran Pemprov agar postur anggaran yang baru disahkan ini benar-benar sensitif terhadap kebutuhan pemulihan pascabencana.
Infrastruktur berkeadilan yang dibangun di tingkat nagari ke depan wajib mengusung konsep siap tanggap bencana. Hal ini penting agar jalan, jembatan, dan saluran irigasi sawah di desa-desa tidak mudah hancur saat bencana hidrometeorologi kembali melanda.
Dengan disahkannya KUA-PPAS ini, masyarakat nagari kini tinggal mengawal apakah program-program penguatan desa, bantuan sektor tani, dan jaring pengaman sosial pascabencana tersebut benar-benar terealisasi dalam bentuk rincian APBD yang akan dibahas selanjutnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.