Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pendingin ruangan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat bekerja sempurna pada Jumat siang itu. Di atas podium yang megah, untaian kalimat puitis tentang pembangunan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat meluncur deras dari pengeras suara. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dengan lantang menegaskan bahwa momentum jelang Hari Kemerdekaan ini adalah ruang evaluasi. Ia berseru kepada ruangan yang khidmat, “Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.”
Sebuah kalimat yang aduhai indah, menghanyutkan, sekaligus… terasa sangat berjarak dengan bumi kenyataan.
Bagi masyarakat perdesaan atau Nagari di Sumatra Barat, pidato-pidato kenegaraan semacam itu kian hari kian kehilangan magisnya. Di telinga para perangkat desa yang sedang pusing memotong anggaran, atau para petani yang mengeluhkan modal, kata-kata seperti “sinergi pembangunan” terdengar seperti kaset rusak tahunan. Mengapa? Karena ketika para pejabat berbicara dengan logika “langit” yang teoritis, bumi perdesaan justru sedang dihantam badai realitas yang amat dingin.
Logika Langit vs Jeritan Ekonomi Desa
Mari kita benturkan retorika tersebut dengan angka-angka resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Di saat podium parlemen mendesak pemerataan kemajuan ekonomi, data lapangan justru menunjukkan jurang ketimpangan yang kian menganga.
Angka kemiskinan di wilayah perdesaan Sumbar saat ini bertengger kokoh di angka 10,67 persen, hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan perkotaan yang hanya 6,34 persen.
Lebih menyedihkan lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan di desa terus merangkak naik. Ini berarti warga miskin di nagari tidak sekadar miskin, melainkan posisi ekonomi mereka kian terperosok jauh di bawah garis kemiskinan. Jargon “anggaran untuk rakyat” dari meja parlemen nyatanya belum mampu menjadi jembatan penyeberang yang adil bagi mereka yang tinggal di pelosok nagari.
Petani Nagari: Terjepit Pupuk Langka dan Komoditas yang Murah
Sektor pertanian yang menjadi urat nadi perdesaan Sumatra Barat adalah potret paling telanjang dari kegagalan realisasi retorika ini. Ketua DPRD menggaungkan “manfaat nyata”, namun di lapangan, para petani Nagari harus berhadapan dengan ironi kelangkaan pupuk subsidi. Masalah klasik hambatan distribusi dari Lini 3 ke kios pengecer resmi Lini 4 di tingkat desa sering kali terlambat akibat kendala teknis logistik lapangan. Akibatnya, pupuk subsidi tidak sampai ke tangan petani kecil pada momentum tanam yang tepat, memaksa mereka membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mencekik. [1, 2, 3]
Masalah produksi belum usai, petani kembali dipukul oleh anjloknya harga jual komoditas pangan pokok di tingkat produsen. Berdasarkan data makro ekonomi BPS, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) subsektor hortikultura di Sumatera Barat kerap mencatatkan penurunan tajam hingga di atas 3 persen akibat jatuhnya harga komoditas utama seperti cabai merah keriting dan bawang merah pada musim-musim tertentu. Saat panen raya tiba, harga di pasar domestik jatuh bebas, sementara biaya modal (seperti barang modal, bibit, dan pupuk) tetap meroket naik. Alhasil, “ruang kemandirian” yang digaungkan dari podium parlemen justru berubah menjadi siklus utang yang mengikat leher para petani di nagari-nagari. [1, 4]
Badai APBDes di Tingkat Tapak
Di dalam ruang sidang, jargon “sinergi pusat dan daerah” diagungkan sebagai kunci utama. Namun, bagaimana pemerintahan terendah seperti Nagari menerjemahkan kata “sinergi” ini? Realitasnya adalah sebuah ‘badai efisiensi’.
Ketika ruang fiskal Pemprov Sumbar terhimpit hingga Rp419 miliar akibat penurunan dana transfer pusat, efek kejutnya langsung menjalar ke bawah. Banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terpaksa dirombak total secara darurat. Desa-desa dipaksa memotong program pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan pemuda tani, hingga infrastruktur tersier demi menutup biaya operasional birokrasi. Sinergi yang digembar-gemborkan dari atas, pada akhirnya berwujud cekikan anggaran di tingkat tapak.
Krisis Kepercayaan di Balik Mimbar
Hal yang paling merusak dari sekadar pidato manis di bibir adalah runtuhnya kepercayaan publik. Sangat sulit bagi warga nagari untuk khusyuk mendengarkan khotbah tentang ‘manfaat anggaran dan amanah rakyat’ ketika ingatan mereka masih segar dengan penangkapan oknum anggota DPRD Sumbar aktif oleh Kejaksaan karena kasus dugaan korupsi kredit modal kerja senilai Rp34 miliar.
Belum lagi masalah klasik sisa anggaran (SiLPA) daerah yang mengendap hingga puluhan miliar karena birokrasi lambat mengeksekusi program. Uang rakyat yang seharusnya berputar memperbaiki irigasi sawah atau jembatan tani, justru tidur nyenyak di rekening bank daerah. Di titik inilah, kritik membangun harus dilayangkan: berhentilah merangkai kata-kata indah jika kapasitas eksekusi masih jalan di tempat.
Catatan Refleksi: Menagih Aksi, Bukan Seremoni
Kritik ini bukan bermaksud menafikan niat baik dari sebuah pidato kenegaraan. Namun, usia kemerdekaan yang telah menginjak 81 tahun menuntut kematangan aksi nyata. Warga nagari tidak butuh janji yang melangit; mereka butuh kepastian pupuk, stabilitas harga pertanian, dan jalan tani yang layak. [1, 2]
Sudah saatnya DPRD Sumbar membumikan pidatonya menjadi pengawasan yang galak terhadap hak-hak masyarakat perdesaan. Jika tidak, ruang paripurna akan terus menjadi panggung sandiwara tahunan—di mana para elit merasa sudah membangun bangsa, sementara warga nagari tetap berjuang sendirian di tengah sepi dan keterbatasan.
——————————
[1] [https://sumbar.bps.go.id](https://sumbar.bps.go.id/id/news/2025/11/03/426/cabai-merah-penyumbang-inflasi-di-sumatera-barat-pada-oktober-2025.html)
[2] [https://www.instagram.com](https://www.instagram.com/reel/DcAd-Eezd4h/)
[3] [https://harianhaluan.id](https://harianhaluan.id/kelangkaan-bbm-ganggu-distribusi-pupuk-subsidi-di-sumbar-165999/2/)
[4] [https://databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/53069f673fd1a8c/harga-pangan-hari-ini-118-di-sumatera-barat-cabai-rawit-naik-cabai-merah-turun)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.