Hinaan “Wartawan Bodrex” Berujung Demo, Mendes Akhirnya Minta Maaf

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Pernyataan kontroversial Menteri Desa (Mendes) yang melabeli jurnalis dengan sebutan “abal-abal” dan “bodrex” akhirnya memicu gelombang protes. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) merespons keras ucapan tersebut dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Desa, Senin (10/2/2025), guna menuntut pemulihan martabat profesi jurnalis.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Akpersi, Rino Triyono, aksi ini menjadi pengingat bagi pejabat publik bahwa diksi yang merendahkan dapat melukai pilar keempat demokrasi. Meski Mendes mengklaim ucapannya tidak ditujukan kepada seluruh wartawan, narasi tersebut dianggap telah menciptakan multitafsir yang berbahaya bagi keselamatan dan kehormatan jurnalis di lapangan.

“Pernyataan itu sangat menyakitkan. Kami hadir untuk menegaskan bahwa profesi jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tidak boleh ada lagi intimidasi atau narasi yang merendahkan kerja-kerja jurnalistik,” tegas Rino di tengah guyuran hujan.

Solidaritas Lintas Wilayah di Bawah Guyuran Hujan
Aksi yang dikawal ketat personel TNI dan Polri ini menunjukkan soliditas yang kuat. Perwakilan dari berbagai daerah turut hadir, mulai dari Ketua DPD Akpersi Jawa Barat (Baday), Ketua DPD Akpersi Banten (Yudianto), hingga Ketua DPC Akpersi Kabupaten Bekasi (Ahmad).

Meski kendala cuaca membuat jumlah massa menyusut dari perkiraan awal 100 orang menjadi 30 orang, esensi tuntutan tetap tersampaikan dengan lugas. Akpersi menuntut permohonan maaf terbuka guna memastikan preseden buruk ini tidak terulang kembali di masa depan.

Respons Kemendes dan Rekonsiliasi
Ketegangan sedikit mereda setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Dr. Taufik Madjid, menerima perwakilan massa. Dalam mediasi tersebut, Taufik mengakui bahwa ucapan menteri telah menimbulkan kegaduhan dan multitafsir di tengah masyarakat.

Taufik mengonfirmasi bahwa Menteri Desa telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi melalui kanal media streaming. Pengakuan ini menandai keberhasilan perjuangan Akpersi dalam menjaga marwah profesi wartawan. Kejadian ini menjadi pelajaran mahal bagi setiap pejabat publik untuk lebih bijak dalam memilih kata, terutama saat berhadapan dengan fungsi kontrol sosial dari media.