Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Sumatera Barat kini tak lagi hanya memandang hutan lindung sebagai kawasan konservasi pasif. Melalui inisiatif Green Province, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan kebijakan revolusioner yang mengintegrasikan pelestarian hutan dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya geotermal, guna memacu ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa visi Green Province bukan sekadar aksi menanam pohon secara seremonial. Strategi ini merupakan bagian dari komitmen besar daerah untuk menurunkan emisi karbon sembari tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui infrastruktur ramah lingkungan.
“Kita sedang menyusun kebijakan daerah yang mengintegrasikan EBT dengan pemanfaatan hutan lindung. Ini adalah langkah konkret menuju pembangunan yang benar-benar hijau dan rendah karbon,” tegas Mahyeldi saat memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Padang, Sabtu (1/3/2025).
Sinergi Nagari dan Efisiensi Birokrasi
Di balik ambisi energi hijau tersebut, Pemprov Sumbar menyadari bahwa fondasi utama pembangunan ada di tingkat akar rumput. Mahyeldi mendorong pengembangan Nagari Kreatif Hub sebagai pusat pemberdayaan potensi lokal dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Program ini dirancang agar masyarakat di tingkat nagari tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam ekonomi berkelanjutan.
Namun, visi besar ini membutuhkan dukungan finansial yang sehat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi syarat mutlak. Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menekankan bahwa efisiensi di tahun 2025 bukan sekadar pemangkasan angka di atas kertas, melainkan transformasi cara kerja birokrasi.
“Kita memperbaiki kualitas dan meningkatkan efektivitas kerja. Efisiensi ini adalah soal bagaimana birokrat kita bekerja lebih cerdas dengan sumber daya yang tersedia,” jelas Vasko.
Membidik Pendapatan Non-APBD
Menyadari keterbatasan APBD, Penjabat Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, menginstruksikan jajarannya untuk lebih agresif mencari sumber pendapatan baru. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, hingga optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi prioritas untuk menambal celah pembiayaan program strategis.
Dengan mengandalkan kekuatan panas bumi di bawah rimbunnya hutan lindung dan efisiensi birokrasi yang ketat, Sumatera Barat optimis mampu bertransformasi menjadi provinsi pionir pembangunan hijau di Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi bukti bahwa menjaga alam dan membangun ekonomi bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.