Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Sumatera Barat tidak ingin sekadar “tambal sulam” dalam menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana. Melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), Pemprov Sumbar kini memacu dana pemulihan fantastis senilai Rp18,9 triliun. Menariknya, Sumbar tercatat sebagai salah satu provinsi dengan respons birokrasi tercepat di Indonesia dalam penyusunan dokumen strategis tersebut.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa angka belasan triliun tersebut bukan hanya untuk memperbaiki jalan atau jembatan yang putus, melainkan untuk membangun kembali ketangguhan daerah secara menyeluruh. Namun, Mahyeldi mengingatkan para kepala daerah agar tidak terlena dengan kecepatan administratif.
“Rapat koordinasi ini adalah forum penyempurnaan. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun jembatan rusak atau layanan dasar warga yang luput dari pendataan,” tegas Mahyeldi dalam rapat koordinasi di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026).
Membangun Lebih Baik dari Sebelumnya
Sudut pandang build back better (membangun kembali dengan lebih baik) menjadi ruh dalam penanganan pascabencana kali ini. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, rehabilitasi tidak boleh sekadar mengembalikan fungsi darurat, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang lebih kuat dari kondisi sebelum bencana.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang turut mengawal proses ini di tingkat pusat, memberikan apresiasi atas kecepatan kerja Pemprov Sumbar. Menurutnya, dokumen R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan ke BNPB lebih cepat dibandingkan provinsi lain.
“Dana Rp18,9 triliun sudah dalam proses di tingkat pusat. Tugas bupati dan wali kota sekarang adalah menyiapkan langkah teknis seperti perencanaan dan lelang agar pengerjaan bisa tepat waktu,” ujar Andre.
Transparansi Data Lapangan
Meski dokumen utama telah diserahkan, forum ini membuka pintu “susulan” bagi daerah yang masih menemukan kerusakan baru. Pemprov Sumbar meminta bupati dan wali kota tetap objektif dalam menyampaikan fakta lapangan agar penggunaan dana jumbo tersebut benar-benar tepat sasaran.
Kehadiran pimpinan OPD, instansi vertikal, dan dukungan legislatif pusat menunjukkan soliditas lintas sektor. Dengan persiapan matang ini, Sumatera Barat diproyeksikan menjadi pilot project nasional dalam hal kecepatan dan kualitas pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.