Jakarta [DESA MERDEKA] – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini dipersiapkan untuk mengambil alih peran vital dalam rantai pasok pertanian, terutama sebagai distributor pupuk bersubsidi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mendorong BUMDes agar lebih agresif mengelola alokasi dana desa untuk ketahanan pangan guna menciptakan kemandirian ekonomi dari akar rumput.
Potensi BUMDes sebagai mesin uang desa sudah terbukti nyata. Yandri mencontohkan keberhasilan BUMDes Desa Sawit yang mampu meraup pendapatan fantastis hingga Rp28 miliar per tahun. Capaian ini menjadi bukti bahwa jika dikelola secara profesional, unit usaha desa bisa menjadi kekuatan ekonomi yang melampaui sektor swasta di perkotaan.
Memangkas Mafia dan Rantai Pasok Pupuk
Gagasan menjadikan BUMDes sebagai distributor pupuk bersubsidi muncul sebagai solusi atas keluhan klasik petani: kelangkaan dan akses yang sulit. Ketua Umum Apdesi, Anwar Sadat, secara tegas meminta pemerintah memberikan lampu hijau bagi BUMDes untuk memegang kendali distribusi pupuk di wilayahnya sendiri.
“Menjadikan BUMDes sebagai distributor akan memutus mata rantai distribusi yang panjang dan merugikan petani,” ungkap Anwar saat beraudiensi di kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan. Dengan jalur distribusi yang lebih pendek, efisiensi harga dan ketepatan waktu pengiriman pupuk diharapkan dapat terjaga, sehingga program ketahanan pangan nasional tidak hanya sekadar slogan.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Tantangan Profesionalisme
Dukungan pemerintah sebenarnya telah mengalir melalui berbagai kanal, seperti program “seribu desa ayam petelur” dari Kementerian Pertanian. Namun, pemerintah menyadari bahwa suntikan dana dan program saja tidak cukup. Dibutuhkan identifikasi masalah yang akurat dan pendampingan profesional agar BUMDes yang masih “jalan di tempat” bisa bangkit.
Pihak Apdesi menekankan bahwa transformasi BUMDes menjadi distributor pupuk memerlukan pelatihan manajerial yang intensif. Tantangannya adalah bagaimana mengubah pola pikir aparatur desa agar mampu mengelola unit bisnis secara akuntabel dan transparan. Jika sinergi ini berjalan, desa tidak lagi sekadar menjadi pasar bagi industri besar, melainkan menjadi produsen dan distributor mandiri yang berdaulat atas pangannya sendiri.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.