Jakarta [DESA MERDEKA] – Langkah strategis guna memutus rantai darurat sampah di Sumatra Barat kini resmi bergulir ke meja Pemerintah Pusat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, langsung menemui Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, di Jakarta pada Selasa (26/5/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini membawa misi krusial: meng-gol-kan dukungan pusat untuk percepatan pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau proyek psel padang raya di kawasan TPA Aie Dingin, Lubuk Minturun, Kota Padang. Proyek ini diproyeksikan menjadi benteng pertahanan ekologis, tidak hanya bagi wilayah urban tetapi juga bagi kawasan pedesaan penyangga di sekitarnya yang selama ini terancam oleh polusi lingkungan.
Membawa kapasitas pengolahan di bawah 1.000 ton sampah per hari, proyek psel padang raya dirancang sebagai solusi jangka panjang yang konkret. Guna menjamin pasokan bahan baku, Pemprov Sumbar bergerak cepat mengamankan komitmen lokal melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan empat pemerintah daerah sekaligus, yakni Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok. Integrasi antarwilayah ini menjadi bukti nyata keseriusan daerah dalam menggeser pola lama ke sistem pengelolaan yang modern dan ramah lingkungan.
“Semua rencana itu telah kita sampaikan kepada Bapak Menteri. Mudah-mudahan kita dapat dibantu, baik melalui APBN maupun melalui skema investasi swasta,” ujar Mahyeldi optimis usai pertemuan tersebut.
Ekosistem pengelolaan sampah ini tidak berdiri tunggal. Gubernur Sumbar juga menyodorkan cetak biru pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis Refuse Derived Fuel (TPST-RDF) di Kota Padang dengan kapasitas 200 ton per hari, lengkap dengan usulan penanganan taktis untuk TPA Regional Payakumbuh. Rangkaian mega proyek ini menjadi lompatan besar untuk menghentikan praktik penimbunan sampah terbuka (open dumping) yang selama ini berisiko merusak kualitas air dan tanah pertanian warga. Melalui konversi sampah menjadi energi listrik, Sumbar tengah membidik penguatan fondasi ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Demi memastikan proposal ini bukan sekadar hitungan di atas kertas, Mahyeldi secara eksplisit mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk turun langsung ke ranah Minang. Kunjungan lapangan dinilai penting agar Pemerintah Pusat dapat memetakan potensi serta kebutuhan riil sektor lingkungan hidup Sumbar secara akurat. Dalam diplomasi lingkungan ini, Gubernur didampingi oleh tim pembuat kebijakan daerah, yaitu Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Tasliatul Fuadi, dan Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto. Kini, keberlanjutan ekonomi hijau dan masa depan lingkungan Sumatra Barat berada di ketegasan komitmen Pemerintah Pusat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.