Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

PEMERINTAHAN · 9 Jan 2026 15:41 WIB ·

BGN Ancam Putus Mitra Makan Bergizi Gratis Tak Standar


					Sambutan Kepala BGN Dadan Indrayana Perbesar

Sambutan Kepala BGN Dadan Indrayana

Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] Badan Gizi Nasional (BGN) mengirimkan sinyal peringatan keras kepada seluruh mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di awal tahun 2026. Kepala BGN, Dadang Indrayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dengan mitra yang fasilitas bangunannya tidak memenuhi petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP).

Langkah drastis berupa pemutusan kerja sama disiapkan bagi pengelola yang mengabaikan kualitas fasilitas demi mengejar keuntungan pribadi. Penegasan ini disampaikan Dadang bersama Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, dalam peluncuran daring distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui aplikasi Zoom, Kamis (8/1/2026).

Fasilitas Bukan Ladang Cuan Tambahan
Poin utama yang menjadi sorotan BGN adalah penggunaan insentif bangunan. Dadang menekankan bahwa dana tersebut wajib digunakan 100 persen untuk perbaikan infrastruktur, mulai dari sanitasi, dapur produksi, hingga ruang penyimpanan bahan pangan.

“Insentif bangunan diberikan untuk meningkatkan standar keamanan pangan, bukan ruang untuk menambah margin keuntungan mitra,” tegas Dadang.

Menurutnya, kelaikan bangunan dan peralatan kerja adalah harga mati. Kualitas infrastruktur SPPG sangat menentukan apakah nutrisi yang sampai ke piring anak-anak tetap terjaga kualitas dan kebersihannya.

Tim Pengawas Khusus Turun ke Lapangan
Memasuki tahun 2026, BGN tidak lagi hanya mengandalkan laporan administratif. Tim pengawasan khusus telah dibentuk untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi berkala di seluruh SPPG di Indonesia. Pengawasan ini akan menyisir setiap sudut fasilitas untuk memastikan penerapan SOP produksi dan distribusi berjalan tanpa celah.

Sony Sanjaya menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik agar program MBG tetap akuntabel. BGN ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata pada status gizi kelompok rentan dan anak-anak sekolah, bukan sekadar menjadi proyek fisik tanpa fungsi yang optimal.

Peluncuran distribusi tahun ini menjadi pengingat bagi para mitra: kepatuhan adalah kunci keberlanjutan. BGN memposisikan standar fasilitas SPPG sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi dalam pelaksanaan layanan gizi nasional.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 55 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Indonesia Tambah 5.207 Hektare Lahan di Perbatasan Nunukan

22 Januari 2026 - 01:58 WIB

Ironi 35 Ribu Desa: Diakui Negara Tapi Terlarang Dibangun

21 Januari 2026 - 20:38 WIB

Gaya Incognito Wapres Gibran: Tinjau Banjir Tambun Utara Tanpa Seremonial

19 Januari 2026 - 18:17 WIB

Sulteng Bidik Kedaulatan Digital, 606 Desa Segera Merdeka Sinyal

19 Januari 2026 - 15:23 WIB

Rekor 18 Hari: Sumatera Barat Tercepat Pulihkan Luka Bencana

16 Januari 2026 - 18:30 WIB

Sumatera Barat Juara Pancasila, Bukti Adat dan Ideologi Selaras

16 Januari 2026 - 16:07 WIB

Trending di PEMERINTAHAN