Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Indari, Kecamatan Bacan Barat, terus menjadi sorotan publik. Anggaran yang nominalnya hampir mencapai satu miliar rupiah tersebut diduga tidak digunakan secara transparan. Namun, alih-alih mengambil tindakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru terkesan bungkam dan abai, membiarkan isu ini menguap begitu saja.
Padahal, persoalan ini sudah ramai diperbincangkan dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Publik mendesak agar Badawi Kamarullah selaku Kepala Puskesmas Indari segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran BOK tahun 2024–2025. Namun, hingga berita ini ditulis, tidak ada langkah konkret dari pihak legislatif untuk menindaklanjuti dugaan skandal yang berpotensi mencoreng nama baik dunia kesehatan di Halmahera Selatan ini.
Risal Sangaji, Ketua LSM KANe Maluku Utara (Malut), mengekspresikan kekecewaannya. “DPRD seharusnya memiliki fungsi pengawasan yang kuat. Apabila ada dugaan penyalahgunaan anggaran, apalagi menyangkut dana operasional kesehatan, mereka mestinya segera memanggil dan memeriksa pihak terkait. Namun, respons mereka justru sepi-sepi saja, seolah-olah tidak ada masalah,” ujar Risal kepada awak media pada Jumat (12/9/2025).
Menurut Risal, kelemahan sikap DPRD Halmahera Selatan ini memicu kekhawatiran publik tentang komitmen para wakil rakyat dalam mengawal transparansi anggaran daerah. Dugaan bahwa dana BOK, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, justru disalahgunakan, menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah warga Bacan Barat. Apalagi, dana ini merupakan urat nadi bagi operasional puskesmas, yang peruntukannya sangat vital untuk kegiatan promotif dan preventif kesehatan.
Pada waktu yang sama, Kepala Puskesmas Indari, Badawi Kamarullah, belum memberikan pernyataan resmi terkait penggunaan dana tersebut. Upaya konfirmasi dari wartawan pun beberapa kali tidak membuahkan hasil, membuat publik semakin bertanya-tanya. Hingga kini, Badawi masih memilih bungkam, yang semakin memperkuat dugaan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran besar. Masyarakat menilai, jika DPRD Halmahera Selatan terus bersikap pasif, dugaan skandal BOK di Bacan Barat hanya akan menjadi cerita tanpa ujung penyelesaian. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat, yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena dana yang seharusnya digunakan justru tidak jelas peruntukannya.
Kontributor/Foto: Alimudin Abd. Fatah.
Disclaimer Berita: Berita ini ditulis berdasarkan informasi dan pernyataan yang dikumpulkan hingga tanggal publikasi. Semua pihak yang disebutkan dalam berita, termasuk DPRD Halmahera Selatan dan Kepala Puskesmas Indari, berhak memberikan hak jawab dan klarifikasi. Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan akan terus mengawal perkembangan kasus ini.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.