Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Kantor Desa Kedungwaru hanya berdiri selemparan batu dari riuh pusat ekonomi Kabupaten Tulungagung. Secara geografis, wilayah ini adalah beranda kota. Pinggiran yang tumbuh cepat. Sawah-sawah berganti menjadi klaster perumahan kaplingan, deretan kafe estetis, dan hunian indekos mahasiswa yang menyokong aktivitas kampus UIN Satu Tulungagung. Nilai tanah melambung tinggi. Perputaran uang di sektor jasa perizinan tata ruang dan peralihan lahan tak pernah sepi. Di atas kertas, desa peri-urban (suburban) ini adalah wilayah basah yang makmur secara ekonomi.
Namun kemakmuran lanskap peri-urban itu justru menyimpan paradoks politik yang akut.
Senin, 26 Oktober 2026, Mochamad Toha dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Tulungagung. Kepala Desa Kedungwaru aktif itu memakai rompi tahanan dengan pergelangan tangan terborgol erat. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tulungagung menyatakan berkas perkaranya telah lengkap (P21). Ia resmi menjadi tahanan titipan kejaksaan sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Tuduhannya konkret: dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024. Nilainya mencapai Rp331 juta. Uang yang bersumber dari APBN itu sedianya dialokasikan untuk pengadaan satu unit Mobil Siaga Desa dan dana publikasi media.
Anggarannya ditarik habis dari rekening kas desa di Bank Jatim. Fisik mobilnya fiktif.
Bagi publik yang terbiasa melihat perputaran uang miliaran rupiah di koridor peri-urban Kedungwaru, nominal Rp331 juta terasa seperti angka eceran. Mengapa seorang kepala desa di wilayah strategis nekat melakukan korupsi “kasar” pada sektor anggaran yang paling diawasi dan mudah dideteksi?
Jawabannya membentang jauh ke belakang, tepatnya pada pertarungan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tanggal 9 Juli 2019.
Pilkades di wilayah penyangga kota Tulungagung terkenal brutal secara finansial. Data empiris dan kajian sosio-legal di kawasan sub-urban Jawa Timur menunjukkan bahwa kebutuhan modal minimal untuk memenangi pilkades di zona padat pemilih berkisar antara Rp400 juta hingga Rp1,5 miliaran. Roda kapitalisme politik ini bergerak dalam tiga pos pengeluaran informal yang masif.
Pos pertama dan yang paling menyedot energi finansial adalah logistik transaksional yang dikenal sebagai Boh-bohan atau serangan fajar. Data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) valid untuk Desa Kedungwaru mencapai 5.137 pemilih. Angka yang terbagi ke dalam sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini dihuni oleh 2.522 pemilih laki-laki dan 2.615 pemilih perempuan.
Untuk mengamankan kemenangan mutlak di atas 50 persen, seorang kandidat wajib mengunci sedikitnya 2.600 hingga 3.000 suara. Karakter pemilih sub-urban yang mulai pragmatis membuat “harga” satu kepala di wilayah perbatasan kota melambung ke angka Rp100.000 hingga Rp150.000, jauh di atas tarif desa pelosok pegunungan yang masih berada di kisaran Rp20.000.
Ironisnya, para botoh dan tim sukses di lapangan tidak cukup menyiramkan uang ini sekali. Manajemen pergerakan bawah tanah mengenal Standard Operating Procedure (SOP) tiga kali siraman. Tahap pertama dimulai pada H-7 hingga H-3 sebagai “uang buka” atau uang noto senilai Rp50.000 untuk memetakan loyalitas awal warga. Tahap kedua adalah eksekusi utama berupa “serangan fajar” atau uang mantep senilai Rp100.000 yang disebar pada malam masa tenang melalui rute-rute tikus desa. Tahap ketiga, yang paling krusial, disebut serangan sapu jagad atau uang tombrok. Tahap terakhir ini dilakukan langsung pada hari H antara pukul 07.00 hingga 10.00 pagi di sekitar area TPS. Tim sukses sengaja menumpuk (nombrok) nominal uang cash apabila terdeteksi lawan politik menaikkan tarif di menit-menit akhir. Pertahanan berlapis ini terpaksa diambil demi mengantisipasi “kecurangan dua sisi”, di mana satu warga kerap menerima uang dari beberapa calon sekaligus. Akibat kalkulasi berlapis ini, pos Boh-bohan di Desa Kedungwaru saja secara riil langsung menelan biaya Rp260 juta hingga Rp390 juta.
Pos pengeluaran kedua adalah biaya perawatan jaringan makelar politik tingkat desa atau botoh. Aktor-aktor bayangan yang mengondisikan simpul massa di tingkat RT dan RW ini memakan biaya operasional sebesar Rp50 juta hingga Rp150 juta. Ketiga, biaya logistik posko pemenangan yang menyala 24 jam selama berbulan-bulan untuk menyediakan kopi, rokok, dan konsumsi harian tim sukses. Angkanya menembus Rp70 juta hingga Rp100 juta.
Kalkulasi kapitalistik ini menempatkan para kandidat pada risiko gambling yang cacat logika sejak awal.
Mari bedah data pendapatan resmi kepala desa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019. Penghasilan tetap (Siltap) seorang kades berada di angka Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan resmi dan hasil sewa bersih tanah kas desa (bengkok) peri-urban yang bernilai tinggi, pendapatan total yang sah berkisar Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk satu periode jabatan selama 6 tahun.
Artinya, jika seorang kandidat membakar uang minimal Rp1 miliar untuk menang, ia sudah mengalami minus finansial sebesar Rp400 juta sejak hari pertama dilantik.
Di sinilah bias kalkulasi itu bekerja. Para aktor politik peri-urban kerap terjebak oleh asumsi visual luar ruang. Mereka melihat ramainya pembangunan fisik dan menjamurnya usaha di desa mereka, lalu menyimpulkan bahwa “jalur belakang” dari komisi perizinan, tata ruang, dan jasa non-prosedural akan dengan mudah menutup defisit modal pilkades. Mereka lupa bahwa regulasi satu pintu dan pengawasan daerah terus mempersempit ruang pungutan liar.
Ketika pendapatan “halus” dari sektor informal peri-urban itu macet sementara utang modal politik tahun 2019 sudah jatuh tempo atau tuntutan modal untuk kontestasi berikutnya mulai membayangi, krisis likuiditas tunai pun terjadi. Dana Desa (DD) yang cair secara berkala di rekening bank desa akhirnya dilihat sebagai jalan pintas darurat.
Secara sosiologis, fenomena ini melambangkan kegagalan total dalam menerjemahkan demokrasi akar rumput. Korupsi yang terjadi di Kedungwaru bukanlah manifestasi dari rusaknya budaya asli desa. Sosiolog Ferdinand Tönnies membagi transisi masyarakat dari Gemeinschaft (paguyuban yang diikat oleh batin dan tradisi) menuju Gesellschaft (patembayan yang diikat oleh pamrih dan kepentingan rasional). Desa peri-urban di Tulungagung terjebak di tengah-tengah transisi tersebut. Mereka mengalami anomi. Ikatan kontrol sosial pedesaan yang luhur sudah longgar akibat urbanisasi, namun kedewasaan hukum masyarakat kota belum terbentuk.
Walhasil, ruang demokrasi diterjemahkan melalui kacamata kapitalisme transaksional yang vulgar: social trust (kepercayaan sosial) dikomodifikasi menjadi komoditas barang dagangan yang bisa dibeli di bilik suara.
Padahal, sisa-sisa akar budaya gotong royong dan tradisi sambatan atau jagongan di warung kopi ijo khas Tulungagung sebenarnya masih memiliki daya rekat sosial yang kuat. Masyarakat memiliki rasa sungkan (pekewuh) yang tinggi untuk mengkhianati tokoh lokal yang terbukti tulus merawat warga secara konsisten selama bertahun-tahun tanpa modal uang. Namun, karena sebagian besar kandidat adalah pemain instan yang baru muncul menjelang pemilihan, mereka memilih jalan malas: membakar uang untuk membeli popularitas kilat.
Sistem keuangan desa kini tidak lagi ramah terhadap manipulasi administrasi manual. Penerapan aplikasi digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan kewajiban transaksi nontunai membuat rekam jejak keuangan terkunci rapat. Upaya Mochamad Toha untuk melakukan pembelian mundur (backdate) unit kendaraan di tahun 2025 demi menutupi hilangnya anggaran tahun 2024 langsung membentur dinding sistem audit forensik Inspektorat Tulungagung.
Kasus fiktif pengadaan mobil siaga di gerbang kota Tulungagung ini menjadi peringatan keras bagi model demokrasi investasi di tingkat tapak. Kursi jabatan yang dimenangi dengan cara membeli suara pada akhirnya akan menuntut bayaran yang setimpal. Ketika matematika politik transaksional dipaksakan bekerja di atas ruang pengabdian publik, jeruji besi lapas tipikor selalu menjadi terminal akhirnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.