Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Kecepatan pemulihan pascabencana besar yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 kini memasuki babak baru. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa kunci dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayahnya terletak pada integrasi teknologi dashboard satu data dan intensitas koordinasi yang tak biasa—rapat dua kali sehari, pagi dan malam.
Di hadapan Komisi I DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja reses di Padang, Jumat (6/3/2026), Mahyeldi menegaskan bahwa dokumen R3P (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) berhasil dirampungkan dalam waktu singkat berkat kekompakan Forkopimda. Sistem digital yang digunakan memastikan tidak ada data ganda, sehingga perencanaan lebih terukur dan transparan.
Target Rp21,4 Triliun untuk Rekonstruksi
Langkah cepat Pemprov Sumbar ini bukan tanpa alasan. Targetnya adalah menarik dukungan dana pusat sebesar Rp21,4 triliun. Mahyeldi berharap pemerintah pusat segera mengucurkan anggaran tersebut agar pembangunan di wilayah terdampak bisa langsung dikebut.
“Kami bergerak cepat sejak awal bencana. Koordinasi intensif adalah cara kami memastikan dokumen perencanaan selesai lebih singkat agar proses fisik di lapangan tidak tertunda,” ujar Mahyeldi di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan.
Peran Strategis TNI dalam Bencana
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan apresiasi atas manajemen bencana berbasis data tersebut. Ia juga menyoroti perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini makin memperkuat profesionalisme prajurit dalam menghadapi ancaman nonmiliter, termasuk bencana alam.
Menurut Dave, sinergi antara pemerintah daerah yang responsif dan kekuatan pertahanan negara sangat krusial dalam mitigasi bencana di era modern. Hasil kunjungan reses ini nantinya akan menjadi bahan tawar bagi DPR RI untuk memperjuangkan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat Sumatera Barat di tingkat nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.