Mensesneg Prasetyo Hadi Perintahkan Pemprov Sumbar Manfaatkan Tanah Negara untuk Relokasi Korban Bencana
Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menginstruksikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi bagi warga terdampak bencana yang lahannya tidak lagi layak dijadikan tempat tinggal. Instruksi ini dikeluarkan sebagai langkah percepatan relokasi di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan baru.
Arahan penting ini disampaikan Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, melalui sambungan telepon pada Senin, 15 Desember 2025. Pemerintah pusat secara aktif mendorong agar proses relokasi masyarakat yang lahannya sudah tidak layak huni dapat segera dilakukan, sehingga warga dapat menempati lokasi yang lebih aman dan layak.
“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” ujar Prasetyo Hadi.
Pemanfaatan HGU dan Lahan BUMN sebagai Solusi
Mensesneg menegaskan bahwa pemanfaatan lahan negara dan BUMN dinilai sebagai alternatif konkret dan cepat apabila pemerintah daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan atau pengadaan tanah baru.
“Jika ada Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” tegasnya.
Prasetyo Hadi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk tidak berlama-lama dan segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan. Koordinasi yang dimaksud mencakup komunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkait. “Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tambahnya, menekankan urgensi penyelesaian masalah hunian warga.
Empat Daerah Siap Tindak Lanjuti Arahan
Menindaklanjuti arahan strategis dari pemerintah pusat tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Sumbar. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana, termasuk melakukan pemetaan potensi lahan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi.
“Ini merupakan arahan yang sangat jelas. Penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi di lapangan,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warganya, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya kepastian dan kesiapan pemanfaatan lahan negara, proses relokasi dan pembangunan hunian tetap pascabencana diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan serentak.
“Kita berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pascabencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” tutup Mahyeldi, menjamin fokus pemerintah daerah pada percepatan pemulihan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.