Opini [DESA MERDEKA] – Program “Internet Masuk Desa” selalu dipasarkan dengan narasi yang memukau: digitalisasi birokrasi, peningkatan ekonomi warga, hingga pemangkasan kesenjangan teknologi. Di atas kertas anggaran, visualisasi laptop canggih dengan spesifikasi tinggi dipamerkan. Namun di lapangan, realitasnya berbanding terbalik. Kejar tayang digitalisasi ini justru mengungkap borok kegagalan program internet masuk desa yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha kota.
Masalah utama bermula dari ketidaksinkronan akut antara adopsi teknologi dan kesiapan infrastruktur dasar. Bagaimana bisa desa dipaksa melek digital jika pondasi utamanya belum kokoh? Data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat masih ada 2.333 desa di Indonesia yang berstatus blank spot atau sama sekali belum terkoneksi internet. Sementara itu, rilis data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan ada sekitar 3.029 desa yang belum tersentuh sinyal seluler. Di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memotret sebesar 17,4% masyarakatnya sama sekali belum terhubung ke dunia maya.
Tragisnya lagi, bagi desa yang mengklaim sudah mendapatkan internet, kualitas koneksinya justru terjun bebas di bawah standar. Hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur kabel serat optik (backbone fiber optic) tingkat kecamatan di Indonesia baru menyentuh kisaran 20% menurut data teknis pemerintah. Akibatnya, 80% wilayah kecamatan terpaksa mengandalkan koneksi satelit nirkabel (VSAT) yang sangat rentan cuaca buruk, berlatensi tinggi, dan berkecepatan rendah. Internet di desa akhirnya berjalan “hidup segan mati tak mau.”
Di wilayah berlistrik minim, kestabilan daya menjadi momok menakutkan berikutnya. Banyak kantor desa di luar Jawa yang pasokan listriknya masih mengandalkan generator diesel komunal dengan tegangan naik-turun (voltage spike). Memaksakan komputer atau laptop standar kota ke dalam ekosistem rentan seperti ini adalah tindakan konyol. Komponen sensitif seperti motherboard dan power supply dipastikan jebol dalam hitungan bulan akibat hantaman listrik yang tidak stabil.
Celakanya, para vendor pengadaan barang enggan memedulikan kondisi alam pedesaan. Mereka datang membawa brosur “sihir visual” perkotaan demi mengejar uang cepat dari Dana Desa. Syahwat memburu proyek TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) massal ini bahkan kerap berujung di meja hijau hukum.
Sebagai contoh nyata, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Kepala Desa se-Deliserdang menguak bagaimana anggaran bernilai belasan juta rupiah per unit disalahgunakan demi kepentingan bisnis oknum tertentu.
Bergeser ke skala nasional, kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chrome OS (Chromebook) di Kemendikbudristek yang diusut Kejaksaan Agung menunjukkan kerugian negara fantastis mencapai Rp1,98 triliun akibat pemaksaan spesifikasi perangkat di daerah yang belum siap secara infrastruktur.
Perangkat dikirim ke pelosok tanpa penyesuaian iklim lokal. Kantor desa di pedesaan yang umumnya memiliki ventilasi semi-terbuka membuat debu agraris, kelembaban tinggi, hingga serangga kecil leluasa masuk ke dalam kipas pendingin laptop standar kota.
Tanpa proteksi khusus (ruggedized design), perangkat mahal tersebut cepat mengalami korosi, mengalami overheating, dan mati total.
Ketika kerusakan terjadi, desa kembali menjadi korban. Berdasarkan laporan tata kelola teknologi F1000Research mengenai implementasi TIK di wilayah perbatasan, lebih dari 30% perangkat komputer desa mengalami penurunan fungsi hingga rusak total sesaat setelah masa garansi vendor habis. Tidak ada pusat servis (service center) terdekat, biaya mobilisasi ke kota sangat mahal, dan anggaran pemeliharaan tidak pernah direncanakan matang.
Walhasil, komputer canggih tersebut kini hanya berakhir mangkrak di pojok kantor desa, berubah menjadi tumpukan sampah elektronik (e-waste) yang tidak bernilai.
Desa tidak butuh laptop tipis estetis atau komputer berspesifikasi perkantoran kota besar. Desa butuh perangkat dengan konsumsi daya rendah (low wattage) agar hemat energi, sistem pendingin tanpa kipas (fanless) agar debu tidak masuk, bodi tahan guncangan, dan penyimpanan berbasis SSD yang tahan mati listrik mendadak.
Selama pengadaan TIK desa hanya dilihat sebagai proyek serapan anggaran dan ladang cuan pengusaha nakal, digitalisasi desa akan selalu menjadi fatamorgana. Pemerintah harus berhenti menyamakan isi kepala orang kota dengan kebutuhan nyata orang desa. Jangan biarkan uang rakyat habis hanya untuk membeli rongsokan elektronik berkedok modernisasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.