Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Urusan surat-menyurat dan arsip di tingkat desa sering kali menjadi biang keladi lambatnya pelayanan publik. Ketika kota-kota sibuk bicara artificial intelligence, banyak kantor kepala desa yang masih bergantung pada tumpukan kertas fisik dan pencatatan manual.
Rantai birokrasi usang inilah yang sedang diputus di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
Melihat ketimpangan tata kelola tersebut, tim dosen Universitas Nusa Mandiri (UNM) turun langsung ke lapangan pada Kamis (7/5). Kampus Digital Bisnis ini melakukan survei dan analisis kebutuhan riil untuk merancang program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang tepat sasaran.
Tim pakar yang terlibat terdiri dari Ir. Andi Saryoko, Dr. Ali Khumaidi, Fitra Septia Nugraha, dan Siti Nurlela. Dari hasil observasi mereka, mayoritas sistem administrasi di Kantor Kepala Desa Sukaindah—mulai dari pengarsipan dokumen hingga pengelolaan data warga—memang masih dikelola secara konvensional. Akibatnya, efisiensi kerja aparatur desa menjadi terhambat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat sehingga program pemberdayaan yang kami rancang nantinya benar-benar sesuai kebutuhan, baik dari sisi riset maupun pengabdian masyarakat,” ujar Ir. Andi Saryoko dalam keterangan tertulis, Senin (18/5).
Langkah konkret yang disiapkan UNM bukan sekadar memberi bantuan alat, melainkan intervensi sistem dan kapasitas SDM. Kampus ini bakal meluncurkan program digitalisasi kearsipan serta pelatihan literasi digital bagi para perangkat desa.
Upaya ini menjadi angin segar bagi pembangunan kawasan pelosok. Transformasi digital di level pemerintahan paling bawah adalah kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan modern. Melalui peningkatan literasi digital ini, aparatur Desa Sukaindah diharapkan bisa lebih adaptif dan transparan dalam melayani warga.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.