Gorontalo [DESA MERDEKA] – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Gorontalo mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika tuntutan mereka terkait pembayaran gaji bulanan atau Siltap perangkat desa di Kabupaten Boalemo tidak segera dipenuhi. Ancaman ini disampaikan menyusul adanya keterlambatan pembayaran Siltap selama tiga bulan terakhir, serta nonaktifnya BPJS Kesehatan para perangkat desa akibat tunggakan iuran.
Ketua PPDI Provinsi Gorontalo, Suban Tangahu, dalam keterangan persnya pada Senin (2/9/2024) menegaskan bahwa pihaknya akan mengarahkan seluruh perangkat desa di seluruh Provinsi Gorontalo untuk berunjuk rasa di Kantor Gubernur jika masalah ini tidak segera diselesaikan.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat desa. Sangat disayangkan jika mereka yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik justru mengalami kesulitan hidup akibat keterlambatan pembayaran gaji,” tegas Suban.
Pj. Bupati Boalemo Dianggap Lalai
PPDI juga mendesak Penjabat (Pj.) Bupati Boalemo segera dicopot dari jabatannya. Mereka menilai bahwa Pj. Bupati telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa.
“Kami menduga kuat ada motif tersembunyi di balik penundaan pembayaran Siltap ini. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh perangkat desa dan keluarganya,” ujar Suban.
Dampak Luas Keterlambatan Pembayaran
Keterlambatan pembayaran Siltap tidak hanya berdampak pada perekonomian perangkat desa, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik di tingkat desa. Banyak perangkat desa yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain itu, nonaktifnya BPJS Kesehatan juga mengancam kesejahteraan para perangkat desa dan keluarga mereka. Jika terjadi kondisi darurat yang membutuhkan perawatan medis, mereka akan kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah Provinsi Diharapkan Turun Tangan
PPDI berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gubernur diminta untuk memanggil Pj. Bupati Boalemo dan mencari solusi terbaik agar pembayaran Siltap perangkat desa dapat segera dilakukan.
“Kami meminta Gubernur untuk tidak tinggal diam. Perangkat desa adalah aset daerah yang harus dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya,” pungkas Suban.
Desa’isME
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.