Mojokerto, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Sebuah fenomena menarik terjadi di Kabupaten Mojokerto. Di tengah kekosongan jabatan pemimpin definitif, empat desa memutuskan untuk tidak menggelar Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) pada tahun 2026. Alih-alih mengejar suksesi kepemimpinan, warga justru lebih memilih stabilitas sosial dan pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik.
Desa Gempolkerep, Kecamatan Gedeg, menjadi salah satu wilayah yang sepakat meniadakan Pilkades PAW berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes). Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran kolektif akan potensi konflik sosial jika pemilihan dipaksakan. Masyarakat memilih untuk tetap dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa hingga Pilkades serentak pada tahun 2027 mendatang.
Anggaran Terjun Bebas Jadi Kendala Utama
Selain faktor keamanan, “kiamat” anggaran menjadi alasan paling realistis. Pemerintah pusat melakukan pemangkasan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 secara besar-besaran. Di Kabupaten Mojokerto, total DD merosot tajam lebih dari 65 persen, dari Rp294,5 miliar menjadi hanya Rp100,7 miliar.
Pj Kades Gempolkerep, Farid Kurnia, memaparkan bahwa anggaran desanya kini hanya tersisa Rp373 juta dari yang sebelumnya mencapai Rp800 juta. Dengan kondisi keuangan yang kritis, warga secara sadar memilih menunda biaya politik demi kepentingan infrastruktur desa.
“Masyarakat ingin anggaran yang terbatas ini digunakan untuk pembangunan lapangan baru daripada membiayai PAW. Selain itu, warga juga mempercayakan kepemimpinan sementara kepada Pj,” ujar Farid, Rabu (28/1).
Kepemimpinan Pj Berlanjut Hingga 2027
Kondisi ini membuat Farid, yang juga menjabat sebagai Kasi Pembangunan di Kecamatan Gedeg, akan terus mengemban amanah sebagai Pj Kades. Jabatan ini telah ia jalani selama empat bulan terakhir setelah posisi kades definitif kosong akibat meninggal dunia sekitar 1,5 tahun lalu.
Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, mengonfirmasi bahwa penurunan pagu DD tahun 2026 ini merujuk pada surat rincian dari Kementerian Keuangan RI. Penurunan drastis ini memaksa desa-desa untuk melakukan skala prioritas yang ketat dalam menyusun rencana kerja pembangunan maupun agenda politik desa.
Fenomena di Gempolkerep membuktikan bahwa di tingkat akar rumput, rasionalitas ekonomi dan kedamaian wilayah kini lebih diutamakan dibandingkan formalitas suksesi kepemimpinan yang berisiko memecah belah warga.
Redaksi Desa Merdeka
[…] Sosial dan Anggaran Jadi Pertimbangan Di sisi lain, terdapat empat desa—yaitu Kwedenkembar, Gempolkrep, Seloliman, dan Lengkong—yang memutuskan tidak melakukan PAW. Keputusan “jalan di […]