Pencopotan Direktur BUMDesma Jati Makmur: Cacat Hukum & Dugaan Pungli

Banyumas [DESA MERDEKA] – Polemik pencopotan mendadak Direktur Operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Jati Makmur, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Venty Kristiani, terus menjadi perbincangan hangat. Pencopotan yang terjadi saat Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus di Pendopo Kecamatan Jatilawang pada Rabu, 18 Juni 2025 itu dinilai cacat hukum dan memicu reaksi keras.

Penasihat hukum Venty Kristiani, H. Joko Santoso, S.H., menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum. “Prosedur MAD Khusus ini cacat hukum, tidak adil, dan sangat merugikan klien kami. Ini bukan sekadar pemberhentian jabatan, tetapi pembunuhan karakter,” ujar Joko.

Pihak Venty akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta menempuh jalur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri. Tak hanya itu, Joko juga menyinggung adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelaksanaan MAD Khusus tersebut.

“Jika terbukti ada praktik pungli, kami pastikan akan menyeretnya ke KPK dan Krimsus Polda. Kami minta semua pihak berhenti bermain api di atas kinerja orang lain,” tegasnya.

Venty Kristiani sendiri menyatakan keterkejutannya atas forum pencopotan tersebut. “Saya cukup terkejut dengan forum itu. Tidak ada pemberitahuan atau koordinasi sebelumnya. Alasan pemberhentian saya pun tidak pernah dijelaskan secara rinci,” ungkap Venty pada Sabtu, 20 Juni 2025.

Menurutnya, pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesma. Pasal tersebut menyatakan bahwa direktur hanya dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, habis masa jabatan, melakukan pelanggaran berat, atau terbukti secara hukum merugikan keuangan desa.

“Saya baru dua tahun menjabat, tidak ada pelanggaran yang saya lakukan. Bahkan, dana hibah sebesar Rp3,1 miliar yang kami kelola telah berkembang menjadi Rp22,8 miliar,” jelas Venty. Ia juga menolak tudingan manajemen BUMDesma yang menyebut dirinya merugikan keuangan negara. Menurut Venty, tunggakan yang ada merupakan akibat ulah oknum kelompok tertentu yang kini sudah diproses hukum.

“Itu asumsi sepihak dan tak berdasar. Semua keputusan kami ambil secara kolektif bersama Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat. Tapi, kenapa saya yang dikorbankan?” ujarnya mempertanyakan.

Sementara itu, perwakilan Dewan Penasihat yang hadir dalam forum MAD mengakui tidak menemukan pelanggaran eksplisit yang dilakukan Venty. Namun, mereka menyebut adanya potensi kerugian sebesar Rp1,2 miliar yang dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.