Pemerintah Bentuk Satgas, Target 70.000 Koperasi Desa Dalam 6 Bulan

Pemerintah Kejar Pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, Libatkan Lintas Kementerian

Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah bergerak cepat merealisasikan target ambisius pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk mempercepat proses ini, sebuah Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian dan lembaga resmi dibentuk dengan target menyelesaikan pembentukan seluruh koperasi dalam waktu enam bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/3/2025), menjelaskan bahwa Satgas ini merupakan representasi komitmen kolektif pemerintah. Satgas melibatkan sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan PDTT, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala Badan Pangan Nasional.

“Instruksi Presiden (Inpres) akan segera diterbitkan untuk mengatur pembagian tugas yang jelas antar kementerian dan lembaga dalam mencapai target pembentukan koperasi desa ini,” ujar Zulkifli.

Memutus Rantai Pasok dan Sumber Pendanaan
Tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa dengan fokus pada sektor pangan. Koperasi ini diharapkan dapat menyerap langsung hasil pertanian desa, secara efektif memotong rantai pasok komoditas sembako, dan mendistribusikannya langsung ke warung desa dan masyarakat. Dengan memangkas peran tengkulak, diharapkan harga jual di tingkat petani menjadi lebih stabil dan harga beli masyarakat menjadi lebih terjangkau.

Mengenai pendanaan, Zulkifli menjelaskan bahwa skema pembiayaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta fasilitas pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema pembiayaan yang lebih rinci akan dirumuskan lebih lanjut oleh Satgas.

Keputusan Koperasi di Tangan Musyawarah Desa
Menko Zulkifli juga menekankan bahwa keputusan mengenai pembentukan koperasi akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Musyawarah desa akan menentukan apakah mereka akan membentuk koperasi baru atau menggabungkan serta merevitalisasi lembaga ekonomi yang sudah ada, seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kepala desa tidak perlu khawatir. Musyawarah desa yang akan memutuskan, karena tujuannya murni untuk memajukan desa dan meningkatkan perekonomian lokal,” tegas Zulkifli, memastikan bahwa prinsip otonomi dan partisipasi desa tetap dijunjung tinggi dalam proses ini.

Satgas lintas kementerian ini diharapkan dapat memastikan sinergi program dari berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pembiayaan, hingga pendampingan teknis, sehingga target 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat terwujud sesuai jadwal yang ditetapkan dalam enam bulan.