Jakarta [DESA MERDEKA] – Praktik pejabat publik yang diam-diam merekam wartawan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik kini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman pidana serius. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara.
Ketua Umum AKPERSI menyoroti fenomena ini sebagai bentuk intimidasi terselubung. Pejabat publik yang menggunakan ponsel atau perangkat elektronik untuk merekam wartawan tanpa persetujuan, terlebih jika bertujuan untuk menekan atau menakut-nakuti, telah mencederai pilar demokrasi dan melanggar hak asasi warga negara atas kebebasan informasi.
Benturan Keras dengan UU Pers
Kebebasan pers di Indonesia dilindungi secara rigid oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) dalam undang-undang tersebut memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang menghambat kerja jurnalistik: pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.
“Wartawan adalah mitra demokrasi, bukan objek pengawasan kekuasaan. Perekaman tanpa izin yang berujung pada intimidasi psikologis masuk dalam kategori penghalangan kerja pers,” tegas Ketua Umum AKPERSI dalam rilis resminya, Senin (2/2/2026).
Jeratan UU ITE: Ancaman 6 Tahun Penjara
Tak hanya UU Pers, pejabat yang hobi merekam diam-diam juga berada dalam bidikan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Ada tiga poin krusial yang bisa menyeret pelaku ke meja hijau:
- Pelanggaran Privasi & Transmisi: Pasal 32 ayat (1) melarang pemindahan atau transmisi informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.
- Penyebaran Tanpa Izin: Jika rekaman tersebut disebarluaskan, Pasal 48 ayat (1) mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp2 miliar.
- Intimidasi Elektronik: Perekaman untuk tujuan menakut-nakuti atau merugikan wartawan secara profesional dapat dikaitkan dengan Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.
Mekanisme Hak Jawab vs Tindakan Sepihak
AKPERSI mengingatkan para pejabat publik bahwa UU Pers telah menyediakan jalur resmi jika keberatan dengan sebuah pemberitaan, yakni melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi. Menggunakan metode “rekaman tandingan” untuk mengintimidasi justru menunjukkan ketidakpahaman pejabat terhadap hukum yang berlaku.
“Pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk menghormati kerja jurnalistik. Setiap tindakan sepihak yang melanggar hukum akan memiliki konsekuensi yang sangat tegas,” tutupnya. Langkah berani AKPERSI ini diharapkan menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan agar lebih menghormati ruang kerja jurnalis di lapangan.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.